Ical sedang Alami Delegitimasi

PRAHARA yang melanda Partai Golkar akan menyebabkan Aburizal Bakrie kehilangan legitimasi di mata para kader. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris mengatakan Ical gagal bersikap dewasa dan memilih berseberangan dengan politisi senior partai beringin. Padahal, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi, serta presiden ketiga RI BJ Habibie menginginkan dualisme kepengurusan diselesaikan melalui jalur musyawarah nasional (munas).

"Namun, Ical tetap kukuh Golkar yang sah ialah hasil munas Bali sehingga merasa tidak perlu menyelenggarakan munas. Jika terus berseberangan, dia akan ditinggalkan DPD-DPD yang merupakan basis Golkar," ujar Syamsudin kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, kemelut yang kini memanas di DPR RI terkait dengan perombakan pengurus Fraksi Partai Golkar ikut mengurangi dukungan buat Ical. Bambang Soesatyo secara sepihak dicopot dari Sekretaris Fraksi dan Ahmadi Noor Supit didepak dari posisi Ketua Banggar DPR RI.

"Keengganan untuk menyepakati munas kemudian juga kemelut berkaitan pencopotan Bambang Soesatyo dan pergantian Ahmadi Noor Supit oleh Setya Novanto pada ujungnya akan menghasilkan delegitimasi bagi Ical sendiri. Ini sedang berlangsung," lanjutnya. Menurut Syamsudin, munas merupakan satu-satunya solusi penyelesai konflik di Golkar. Ia tidak sepakat bila Ical tetap memandang penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur hukum karena hal tersebut tidak akan mencapai substansi.

"Sebab, hakim-hakim pengadilan belum tentu paham dengan substansi konflik itu sendiri. Ini soal politik, kalau soal hukum kan tinggal ikuti teks di UU, kalau soal politik kan tidak melulu soal teks," cetusnya. Bambang Soesatyo mendukung usulan munas atau munaslub, asalkan memenuhi ketentuan AD/ART Partai Golkar. "Kalau mau munas, selain harus memenuhi aturan, harus ada kesepakatan nasional para pihak yang berseteru dengan para senior, sesepuh, dan pinisepuh," tegasnya. Anggota Poros Muda Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengaku telah mendapat informasi bahwa mahkamah partai akan bersidang untuk menentukan perlu tidaknya munas. "Sidang akan dilakukan Selasa pekan depan dan ada waktu satu bulan menuju munas," tutup dia.