Partai Dirusak Segelintir Elite Pro-Ical

KEKISRUHAN di internal Partai Golkar yang tidak kunjung reda dituding hanya disebabkan sejumlah elite di lingkaran Aburizal Bakrie.

Konflik Golkar saat ini juga telah merembet ke Fraksi Partai Golkar di DPR.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agun Gunanjar Sudarsa, lantang menyuarakan bahwa Golkar telah dihancurkan oleh segelintir elite yang disokong Ical, di depan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di Jakarta, kemarin.

Disebutkannya, perusak Partai Golkar itu ialah Ical, Idrus Marham, Nurdin Halid, Aziz Syamsuddin, dan Setya Novanto.

"Enggak jauh-jauh. Apakah sekerdil ini Partai Golkar tidak bisa menyelesaikan persoalan sekecil ini," kata Agun.

Ia menyesalkan adanya teguran kepada Akbar karena dianggap mendorong pelaksanaan munas bersama.

Untuk itulah, bersama dengan sejumlah pengurus Golkar baik dari kubu Bali maupun Jakarta, ia menyambangi Akbar untuk terus memperjuangkan digelarnya munas.

Akbar mengatakan, setelah mencermati situasi yang dialami Golkar, dewan pertimbangan telah menyampaikan saran dan rekomendasi. Karena itu, peran mahkamah partai dapat menjadi pintu masuk agar dapat menyelenggarakan munas bersama.

"Mahkamah partai dapat bersidang kembali dan mengeluarkan keputusan memerintahkan penyelenggaraan munas. Mantan Ketua DPR RI itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mahkamah terkait pihak yang menyelenggarakan munas," kata Akbar

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kevakuman di DPP Partai Golkar harus segera diakhiri. Ia pun bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membicarakan dualisme di tubuh Golkar.

"Keputusan MA dengan jelas dikatakan bahwa MA menerima sebagian, menolak sebagian. Yang diterima ialah mencabut SK Menkum HAM yang mengesahkan Ancol, yang ditolak selebihnya. Artinya yang ditolak ialah pengesahan (DPP Golkar hasil Munas) Bali," kata JK.

Yasonna berpandangan serupa. Munas menjadi jalan untuk mengakhiri konflik internal yang berlangsung hampir dua tahun terakhir.

"Sebaiknya memang munas bersama. Itu akan lebih baik diselesaikan seperti itu," ucap Yasonna.

Namun, Yasonna mengatakan mekanisme penyelesaian hingga ke munas diserahkan sepenuhnya kepada internal Partai Golkar. Ia mengaku tidak memberikan tenggat penyelesaian kepada Partai Golkar.

"Enggak lah. Enggak ada batas waktu, terserah penyelesaian internalnya. Semakin cepat, semakin baik. Itu prinsip."

Berkukuh

Di Makassar, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, tetap berkukuh bahwa kepengurusannya yang sah.

Wacana untuk menggelar munas bersama harus dikembalikan kepada AD/ART partai. Ia beralasan bahwa berdasarkan putusan MA, DPP Golkar hasil Munas Bali yang punya legalitas.

Menurut Idrus, hasil Munas Riau berhasil melakukan Munas ke-9 Partai Golkar pada 30 November-4 Desember 2014 di Bali, yang menetapkan kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, Idrus Marham sebagai sekjen, dan Akbar Tandjung sebagai ketua dewan pertimbangan.

"Dengan pencabutan itu, sekarang SK yang terdaftar di Kemenkum dan HAM ialah DPP Golkar hasil Munas Riau tahun 2009. Apalagi Pengadilan Jakarta Utara dengan mengadili perbuatan melawan hukum terkait dengan keabsahaan penyelenggaraan Munas Ancol, dan memutuskan Munas Bali yang sah waktu itu," ujarnya.

(Nov/Wib/Ant/P-4)