Kekisruhan Merembet ke Parlemen

PERSOALAN di tubuh Partai Golkar merembet hingga ke parlemen. Selain menunjuk secara sepihak Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Kubu Aburizal Bakrie melakukan kocok ulang pengurus lain seperti sekretaris dan Ketua Badan Anggaran.

Ketua Badan Anggaran DPR RI yang semula dipegang oleh Ahmadi Noor Supit diganti oleh Kahar Muzakir. Posisi Sekretaris Fraksi Partai Golkar yang semua dipegang Bambang Soesatyo digantikan oleh Aziz Syamsuddin.

"Surat (perombakan)-nya dibuat tanggal 23 Desember 2015 lalu. Semuanya geng Novanto. Di kalangan internal fraksi, gejolaknya kuat banget," ujar Ahmadi Noor Supit saat dikonfirmasi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pergantian kepengurusan Fraksi Partai Golkar baru resmi dilakukan saat sudah dibacakan di rapat paripurna. Sementara saat ini, DPR RI masih reses dan akan kembali masuk pada 11 Januari 2015 mendatang.

"Status partai kan belum sah karena belum ada yang diakui. Kalau bicara objektif kan seharusnya tidak bisa diterima. Kita lihat saja perkembangannya," pungkasnya.

Sementara itu, Bambang Soesatyo masih menganggap Ketua Fraksi Golkar hingga saat ini ialah Ade Komaruddin, bukan Novanto. Oleh karena itu, ia menganggap posisi Sekretaris Fraksi dan Ketua Banggar tidak ada pergantian kepengurusan.

Ia juga mempersoalkan mekanisme pergantian pimpinan fraksi, yang menurutnya, harus ada surat dari partai politik terkait ke pimpinan DPR, lalu dibahas terlebih dahulu di rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus).

"Baru setelah itu diagendakan pembacaan atas struktur kepengurusan yang baru di sidang paripurna. Lalu keluarlah surat keputusan yang baru tentang struktur pimpinan fraksi yang baru ditandatangani Ketua DPR yang definitif dengan nomor surat resmi dari kesekjenan," ujar Bambang.

Harus ada koordinasi
Juru bicara DPP Partai Golkar Tantowi Yahya justru mengaku belum mengetahui kabar rotasi di jajaran pimpinan fraksi Partai Golkar dan AKD dari Fraksi Golkar di DPR. Namun, menurutnya, jika itu benar, harus terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan DPP.

"Saya belum lihat SK-nya. Saya justru baru tahu dari media. Kebetulan lagi reses jadi agak berjarak kita. Namun, seharusnya keputusan fraksi juga sudah menjadi keputusan DPP, tetapi saya tidak tahu bagaimana proses terjadinya," pungkasnya.

Aziz Syamsuddin membenarkan dirinya telah ditunjuk menjadi sekretaris fraksi. Ia mengaku telah menerima surat itu pada pertengahan Desember 2015 lalu. Itu artinya, sambung Aziz, perombakan tersebut sudah sah.

"Saya lupa tanggalnya, tapi sebelum Natal. Yang diganti ketua fraksi jadi Pak Novanto. Sekretaris fraksi jadi saya, Ketua Banggar jadi Pak Kahar. Bendahara fraksi tetap Pak Robert J Kardinal," papar Aziz.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Partai Golkar tidak tahu aturan. Menurutnya, hingga saat ini legalitas Partai Golkar masih belum jelas disebabkan SK Golkar kubu Agung Laksono telah dicabut pemerintah.

"Seharusnya tidak ujug-ujug partai kirim surat. Padahal, otoritas Novanto menjadi ketua fraksi saja belum resmi di DPR. Kalau belum ada legitimasi itu belum bisa dong sembarangan menggantikan jajaran pimpinan fraksi," ujar Ikrar.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan surat penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar belum diterima oleh pimpinan DPR.

Menurut Agus hingga saat ini Ketua Fraksi Partai Golkar masih dijabat Ade Komaruddin. "Belum ada surat (penggantian Fraksi Golkar) itu. Yang ada surat penggantian penggantian Ketua DPR (dari Setya Novanto ke Ade Komaruddin)," ujar Agus. (P-5)