Munas Jadi Solusi Akhiri Pertikaian di Tubuh Golkar

MUSYAWARAH nasional (munas) menjadi solusi untuk mengatasi kevakuman kepengurusan Partai Golkar. Melalui munas, partai berlambang pohon beringin tersebut dapat membentuk kepengurusan baru. "Untuk itu perlu pelibatan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar. Kami sudah menyerukan ke arah sana," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Munas Jakarta Priyo Budi Santoso, kemarin. Menurut Priyo, Ketua De wan Pertimbangan Pusat Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Akbar Tandjung, juga mengemukakan pandangan serupa.

Akbar mengingatkan islah menjadi salah satu opsi terbaik mengingat konflik dualisme kepengurusan telah membawa efek desktruktif terhadap Golkar. "Saya mengapresiasi pandangan Bang Akbar. Tim runding dari kedua kubu sudah menjalin komunikasi dan berembuk mengenai islah. Akhir Desember 2015,  saya kontak Pak MS Hidayat. Beliau mengisyaratkan untuk bertemu saya awal Januari ini," ujar Priyo. Hanya, lanjut Priyo, Ical sama sekali belum menunjukkan kesediaan menggelar munas bersama.

"Saya belum tahu pendapat terakhir Pak Ical. Pendapat Ketua Dewan Pertimbangan kami, Pak Siswono, dan Bang Akbar sudah mengarah ke arah yang sama. Kini tunggu Pak Ical." Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan mencabut surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono dan menolak mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali, yakni kubu Ical.

Ajakan bergabung
Di sisi lain, Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah menegaskan pencabutan SK Kepengurusan PPP Surabaya dan penerbitan SK Kepengurusan PPP Jakarta hanya masalah waktu. Menurutnya, Kemenkum dan HAM harus menaati putusan kasasi MA karena pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut ialah PPP Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah. Karena itu, Dimyati mengajak PPP Muktamar Surabaya untuk bergabung.

"(Soal posisi) terserah kami (akan memberi posisi apa). Intinya kami tidak mau pecah." Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy menepis ajakan Dimyati tersebut. "Secara yuridis yang bisa dilakukan Kemenkum dan HAM ialah mencabut SK Muktamar Surabaya sehingga SK Muktamar Bandung 2011 kembali aktif. Bergabung itu tentunya dengan pihak yang sah. Mereka itu kan (pengurus) yang belum pernah mendapat keabsahan."