Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 7.125 personil gabungan dari berbagai kesatuan diterjunkan untuk pengamanan semua tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (26/11).
Langkah itu sebagai upaya antisipasi eskalasi dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terutama, pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Terlebih ada belasan TPS yang berpotensi terjadi kerawanan.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Lamongan AKB Bobby Adimas Candra Putra, saat memimpin Apel Pergeseran Pasukan di Alun-Alun Lamongan, pada Selasa (26/11). Bobby mengatakan, TPS merupakan titik krusial dalam proses demokrasi.
Karena itu, kata dia, kegiatan di dalam TPS harus terjaga dari segala bentuk gangguan yang mungkin terjadi. “Di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat 2.073 TPS dengan kategori 2.057 TPS kurang rawan, 13 TPS rawan, dan 3 TPS sangat rawan,” ungkapnya.
Untuk mengamankan TPS tersebut Polres Lamongan menerjunkan 670 personel dengan dibantu oleh TNI sebanyak 430 personel, Satpol PP 250 personel dan Linmas 5.715 personel, serta mendapatkan BKO dari Sat Brimob Polda Jatim sebanyak 60 personel.(N-2)
Kapolsek Patokbeusi Kompol Anton Indra Gunawan, mengatakan, penutupan sementara tempat hiburan malam pada malam pergantian tahun baru 2026, demi keamanan dan Kondusivitas.
Titik prioritas pengamanan oleh Kwarcab Purwakarta adalah kawasan rawan seperti Pasar Jumat, Cikopo, Sadang, Ciganea, Perugaab Haji Iming dan Pos Jalan Pembaharuan
Polri telah melaksanakan Apel Gelar Pasukan pada Jumat (19/12) sebagai tanda dimulainya pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Jumlah personel yang dikerahkan bisa bertambah tergantung pada kebutuhan di lapangan.
Pengecekan bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi masyarakat.
Pengamanan lebih ketat diberlakukan saat penanganan perkara yang menarik perhatian publik. Tekanan politik ini bisa muncul dari mekanisme pemilihan hakim oleh DPR. Kualitas keilmuan dan rasa keadilan akan muncul dalam putusan jika hakim merasa aman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved