Survei Terbaru, Calon Gubernur Riau dari Partai NasDem Kuasai Riau

HASIL survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menjelang pemilihan Gubernur Riau yang digelar pada 27 November mendatang kian memperkokoh elektabilitas pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto. 

Saat ini elektabilitas paslon yang diusung koalisi PKB, Partai NasDem, PDIP, dan PDIP dengan tagline bermarwah itu tidak terkalahkan dan terus unggul pada posisi teratas yaitu sebesar 45,5%. Unggul sebesar 29,0% dari paslon Suwai (Syamsuar-Mawardi), dan unggul 32,1% dari paslon Nawaitu (M Nasir-Wardan).

"Pasangan Calon Gubernur Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto praktis menguasai 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau," kata Direktur Sigi LSI Denny JA Ardian Sopa, Senin (18/11).

Baca juga : Belajar dari Debat Pertama, KPU Riau Publikasikan Sembilan Nama Calon Panelis Debat Kedua

Ia menjelaskan, tingkat elektabilitas paslon nomor urut 1 Abdul Wahid-SF Hariyanto telah jauh meninggalkan elektabilitas paslon incumbent nomor urut 3 yang diusung koalisi Partai Golkar, PKS Syamsuar-Mawardi Muhammad Saleh yang hanya sebesar 16,5%. Kemudian paslon nomor urut 2 M Nasir-M Wardan yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, PPP dengan elektabilitas sebesar 13,4%. 

Adapun sebanyak 23,8% responden diketahui belum menentukan pilihan. Sedangkan metodologi survei menggunakan multistage random sample dengan sistem wawancara tatap muka responden dengan margin of eror 2,9%.

"Angka ini diperoleh berdasarkan simulasi surat suara yang disebarkan ke 1.200 responden periode 6-12 November 2024," ujarnya. 

Baca juga : Bawaslu Riau Tetapkan Tabligh Akbar Paslon Nomor 1 sebagai Pelanggaran Administrasi

Ia mengungkapkan, dari hasil survei juga tergambar elektabilitas Abdul Wahid selalu mengalami tren positif yang meningkat. Sedangkan Syamsuar menurun dan M Nasir stagnan dibanding survei pada Oktober lalu. Selain itu, paslon Abdul Wahid-SF Hariyanto menguasai 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. 

"Survei menunjukkan responden di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Indragiri Hilir yang terbanyak pemilihnya paslon Abdul Wahid-SF Hariyanto," ujarnya.

Ia mengatakan, tingginya dukungan responden terhadap paslon bermarwah disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya kampanye masif yang disuarakan ulama kondang, Ustad Abdul Somad (UAS). Kemudian program yang sesuai kebutuhan masyarakat seperti perbaikan jalan, bantuan pendidikan, lapangan kerja dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya faktor metode kampanye tabligh akbar dengan lintas generasi yang disukai dan menyentuh hati masyarakat.  

Baca juga : Hanya 6 Lembaga Survei yang Terdaftar di Pilkada Riau 2024

"Ini bisa dipertanggungjawabkan karena kita melakukan survei turun langsung ke lapangan. Jadi semua tahapan dan proses secara administratif sudah dilewati," jelasnya.

Sejauh ini, KPU Riau telah menuntaskan dua debat publik kandidat Gubernur Riau. Dalam debat publik kedua calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yang digelar KPU Riau di SKA Co Ex Jalan Sukarno Hatta, Kota Pekanbaru, Minggu (17/11) malam, dan disiarkan langsung oleh tv nasional diketahui berlangsung cukup sengit. 

Seperti sesi bertanya yang paling mendapat sorotan saat paslon nomor urut 3 Syamsuar-Mawardi menanyakan bagaimana cara menangani difisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang terjadi di Provinsi Riau saat ini. Defisit ini dikatakan Syamsyuar sebagai yang terbesar dalam sejarah Riau. Diketahui selama sekitar 5 bulan SF Hariyanto memegang jabatan Penjabat (PJ) Gubernur Riau setelah periode pemerintahan Syamsuar berakhir pada awal 2024 lalu.

Baca juga : Himpun Dukungan, Relawan Mas Gibran Bagikan Sembako dan Gelar Futsal

Pertanyaan Syamsuar dijawab SF Hariyanto dengan menyatakan kejadian defisit anggaran justru terjadi pada 2023 lalu yaitu masa Syamsuar menjabat sebagai Gubernur Riau yakni sebesar Rp1,7 triliun. SF yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) pada waktu itu mengetahui secara persis karena menjabat juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kita selesaikan, kita rasionalisasi dengan kegiatan prioritas," ujarnya.

Sedangkan untuk kekurangan anggaran saat ini belum bisa dikatakan defisit karena baru masuk triwulan keempat. SF juga menegaskan tidak ugal-ugalan memakai anggaran, dan paham dengan payung hukum.

"Jadi Pak Syamsuar, saya katakan sekarang masih bulan Oktober, ada triwulan empat yang belum masuk dari pusat itu sekitar Rp400 miliar, kedua pajak kendaraan bermotor itu Rp80 miliar per bulan dikali tiga bulan Rp240 miliar itu belum masuk, tiga PI dari minyak PHR (Pertamina Hulu Rokan) itu juga belum masuk. APBD 2025 juga belum dibahas," ungkapnya. (H-2)