'Gercos' Muncul karena Pengabaian Kedaulatan Rakyat

GERAKAN mencoblos semua pasangan calon (Gercos) yang muncul dalam Pilkada Serentak 2024, terutama di Jakarta, dinilai tidak melanggar ketentuan apapun sepanjang dilakukan tanpa imbalan uang atau materi. Pasalnya, memilih dalam agenda pemilihan di Indonesia adalah hak warga negara sebagai pemilih.

Ketua The Constitutional Democracy Initiavite (Consid) Kholil Pasaribu mengatakan, tak ada kewajiban bagi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Kendati demikian, suara sah hanya dihitung terhadap coblosan di salah satu kandidat. Namun, ia mengingatkan bahwa tak ada juga larangan untuk mencoblos semua kandidat dalam surat suara.

"Maka apa pun pilihan rakyat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Oleh karena itu gerakan ini (coblos semua paslon) konstitusional dan sama sekali tidak mencederai proses demokrasi," jelasnya kepada Media Indonesia, Senin (23/9).

Baca juga : Dukungan Anies Bakal Minimalkan 'Gercos'

Kholil berpendapat, gerakan coblos semua pasangan calon kepala daerah merupakan bentuk ekspresi politik warga negara. Bahkan, hal itu semestinya diberikan ruang, mengingat punya semangat yang sama seperti gerakan relawan politik untuk mencoblos salah satu pasangan.

Baginya, kedua gerakan sama-sama mendorong partisipasi aktif pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS). Namun, yang berbeda hanya hasil dari gerakannya saja. Selain itu, Kholil menilai kemunculan gerakan coblos semua pasangan dapat dipahami karena kedualatan rakyat diabaikan oleh partai politik sebagai penentu calon yang berkontestasi.

"Ketika partai politik dinilai telah abai terhadap aspirasi rakyat, tidak menghadirkan figur yang diinginkan rakyat, atau merekayasa kehadiran calon tunggal, maka rakyat punya caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya," terang Kholil.

Alih-alih membungkam dan mendelegitimasi gerakan coblos semua pasangan calon, ia mengingatkan partai politik untuk lebih akomodatif dalam menyerap keinginan dan aspirasi publik. Jika itu berhasil dilakukan, Kholil mengatakan gerakan seperti itu tidak akan tumbuh subur di Tanah Air.

"Kalau parpol enggan mereformasi mentalitas politiknya, pelan-pelan bisa ditinggalkan oleh pemilih," pungkasnya. (Tri/P-2)