Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil gubernur Jawa Barat Ilham Akbar Habibie melakukan safari politik bersama pengusaha muda, tokoh ulama, masyarakat, pemuda dan kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Tasikmalaya.
Salah satu agenda safari politiknya yakni mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manojaya. Dalam kesempatan itu, ia sekaligus mengunjungi tokoh agama untuk memperkenalkan visi dan misinya.
Ilham menyebut salah satu fokusnya di Jabar adalah membuka lapangan pekerjaan, mendukung UMKM termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Baca juga : Ilham Habibie Fokus Matangkan Koalisi NasDem-PKS
"Kami tadi berbincang dengan tokoh ulama, masyarakat dan kader DPD Partai NasDem, untuk memperkenalkan diri termasuknya menyampaikan visi-misi Jabar dan yang fokus lapangan pekerjaan, mendukung UMKM. Saya senang banyak masukan, informasi, aspirasi dari tokoh ulama muda, masyarakat dan itu dilakukan selama 2,5 jam dan kunjungan ini berlanjut ke Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, bersilaturahmi dengan pimpinan Miftahul Huda, KH Asep Maousul Affandi," kata Ilham, Kamis (12/9).
Ia mengatakan, perbincangan yang selama itu dilakukannya memang banyak bertukar pikiran mulai pesantren, pengembangan ekonomi pesantren, mendorong dibukanya lapangan kerja.
Karena, di Tasikmalaya ada 2.000 lebih pondok pesantren tapi tetap ke depan perlu adanya yang lebih terutama ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknik (iptek).
Baca juga : PKS Optimistis Jalin Kerja Sama dengan NasDem di Pilgub Jabar dan Jakarta
"Ke depannya teknologi maupun iptek sudah ada dalam perencanaan dan di antaranya santri bisa mendapatkan pendidikan yang diperlukan dalam mengembangkan dirinya, lingkungan, serta ekonomi dalam menanggulangi tantangan di masa yang akan mendatang," ujarnya.
Menurutnya, berkaitan dengan perusahaan tekstil tengah berada dalam ancaman serius. Pemerintah Indonesia dinilai sangat permisif terhadap produk impor dengan harga yang tidak bisa diterima. Namun, memang kewenangan serta keberanian untuk meredam impor terlebih impor ilegal ada di tangan pemerintah pusat.
Ia pun berharap sektor ekonomi dan industri tekstil dalam negeri tidak menjadi korban dari prilaku importir dan perusahaan asing.
"Kami akan mendorong industri yang berperan membuka lapangan pekerjaan dan yang paling utama di Jabar harus menciptakan sebanyak mungkin dan kami memiliki program fokus khusus terhadap lapangan pekerjaan paling urgen di Jabar. Kami secara pribadi akan berupa mencari solusi membantu industri tektil mengingat adanya puluhan ribuan orang terancam lapangan pekerjaan dan ini bukan main-main," paparnya. (AD/J-3)
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved