Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya kemungkinan untuk mendukung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
PKS saat ini sedang membahas dan mengkaji opsi bergabung dengan KIM "Plus" di Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," ungkap Jubir PKS M Kholid, Kamis (8/8/2024).
Baca juga : Survei: PKS Koar-koar Sohibul Iman tapi Tak Mampu Dongkrak Elektoral Anies
Terpisah, Golkar mengaku tak mempermasalahkan jika ada opsi kader PKS untuk menjadi cawagub mendampingi Ridwan Kamil.
Waketum Golkar Ahmad Doli menyebut Golkar menilai kader Golkar sudah menjadi sebagai Cagub Jakarta, sehingga cawagubnya diserahkan ke partai lain.
"Ya kami membuka diri. Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain," ujar Doli.
Baca juga : PKS Janji Kembalikan DKI Jakarta ke Era Kepemimpinan Anies Baswedan
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku masih terus membuka komunikasi terkait adanya opsi PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada DKI.
"Pembicaraan dengan partai-partai, kita masih berdinamika. Jadi ada yang usul begini, ada yang usul begitu," ujar Dasco.
Dasco membeberkan pihaknya masih memantau dinamika yang kemungkinan terjadi di Pilkada Jakarta. (Ykb/P-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved