Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan. Pernyataan ini disampaikan Afifuddin ketika ditanya mengenai masalah netralitas penyelenggara pemilihan.
"KPU memastikan jajaran kita menjalankan tugas sesuai dengan aturan," terangnya kepada Media Indonesia pada Kamis (1/8).
Menurutnya, KPU telah memberikan bimbingan teknis berkali-kali kepada jajaran di provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk memperlancar penyelenggaraan pilkada, KPU telah memetakan potensi masalah yang mungkin muncul pada setiap tahapan.
Baca juga : Ajudan Prabowo tidak Layak Terlibat Politik Praktis
"Koordinasi dengan semua pihak juga kita minta dilakukan," sambung Afifuddin.
Selain itu, ia menyebut bahwa KPU dan Bawaslu akan menggelar rapat koordinasi bersama. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pemahaman yang sama antara kedua lembaga penyelenggara pemilihan tersebut mengenai aturan yang berlaku pada Pilkada 2024.
"Dan tidak banyak perbedaan. Intinya harus ada kolaborasi untuk menyukseskan Pilkada 2024," pungkasnya.
Baca juga : Bawaslu Didesak Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Pengerahan Aparat Desa
Tahapan Pilkada 2024 sudah memasuki proses pemutakhiran data pemilih. KPU telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke rumah warga untuk mendata pemilih Pilkada 2024. Hasil coklit tersebut saat ini sedang dimutakhirkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
Pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah akan dilakukan selama tiga hari, yakni 27-29 Agustus 2024. Pendaftaran ini dilakukan di KPU daerah masing-masing sesuai tingkat pemilihan. Sementara itu, penetapan pasangan calon akan digelar pada 22 September.
Tahap kampanye baru akan dimulai pada 25 September, dan hari pemungutan suara akan diadakan pada 27 November 2024.
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved