PETA jalan pengembangan kendaraan listrik (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) di Indonesia sudah ditetapkan pemerintah dan akan segera diterapkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong industri otomotif Indonesia menuju era elektrifikasi.
Dalam acara webinar yang digelar oleh Forum Wartawan Industri (Forwin) yang digelar secara daring pada Jumat (15/10), Ketua V Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Shodiq Wicaksono menyatakan harapannya agar peralihan penggunaan kendaraan listrik dari kendaraan berbahan bakar minyak bisa berlangsung secara alami di sisi masyarakat maupun industri.
"Contohnya dahulu masyarakat Indonesia menggunakan mobil bertransmisi manual, namun untuk mengenalkannya ke transmisi otomatis dilakukan edukasi oleh APM secara alamiah sampai akhirnya mereka beralih sendiri. Begitu juga dengan EV ini mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan transisi secara alamiah," ujar Shodiq di acara bertajuk 'Quo Vadis Industri Otomotif Indonesia di Era Elektrifikasi' tersebut.
Sebelum industri nasional bisa memproduksi baterai kendaraan listrik sendiri, ada dua teknologi lain yang bisa dijadikan tahapan menuju kendaraan listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV), yaitu HEV (Hybrid Electric Vehicle) dan PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).
Menurut Shodiq, seberapa cepat bisa beralih ke BEV tergantung banyak faktor. Salah satunya tergantung seberapa cepat ketersediaan baterai kendaraan listrik murah dapat dicapai.
Tantangan utama, menurutnya, adalah harga jual BEV yang tersedia di Indonesia saat ini masih tergolong mahal di angka Rp600 juta lebih, sementara daya beli masyarakat untuk kendaraan masih di bawah Rp300 juta. Harga EV akan lebih murah karena sekitar 40-60% harga mobil listrik itu berasal dari baterai.
Di sisi lain, elektrifikasi juga diharapkan tidak banyak mengganggu industri komponen yang sudah ada, dimana setidaknya ada 1,5 juta karyawan yang bekerja di industri pendukung otomotif Tier 1 sampai Tier 3 yang perlu diperhatikan karena akan terdampak kebijakan mobil listrik tersebut.
Mengamini pernyataan tersebut, Ketua Umum Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hamdhani Dzulkarnaen Salim memperkirakan sekitar 47% perusahaan komponen yang menjadi anggota asosiasinya akan terdampak kebijakan kendaraan listrik.
"Terutama perusahaan yang yang memproduksi mesin dan ribuan komponen di dalamnya, kemudian produsen transmisi juga akan terpengaruh, yang memproduksi tangki dan filter BBM serta oli, sampai exhaust valve pasti akan terpengaruh," ujar Hamdhani.
Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia menurut Hamdhani mau tidak mau membuat anggota GIAMM yang nanti hasil produksinya tidak lagi digunakan untuk membuat komponen baru dengan nilai investasi yang tidak sedikit.
"Untuk bisa melakukan itu, kami perlu partner yang mumpuni di bidang teknologi kendaraan listrik. Sementara kalau diperhatikan, pabrikan otomotif contohnya Toyota, Hyundai, Tesla, dan Nissan itu mereka justru memiliki pabrik baterai sendiri. Buat kami, ini menjadi tantangan," jelas Hamdhani.
Terkait polemik tersebut, Dosen Desain Produk FSRD-ITB Yannes Martinus Pasaribu menilai, pemerintah memegang peranan penting dalam mensukseskan program kendaraan listrik untuk menekan emisi karbon itu.
Menurut Yannes, Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara kaya karena menguasai sekitar 23% cadangan nikel dunia ditambah memiliki sumber daya elemen penyusun baterai litium.
Apabila seluruhnya dipergunakan sebagai modal mendirikan industri baterai nasional, maka bukan tidak mungkin pada 2030 mendatang Indonesia bisa menjadi negara produsen baterai kendaraan listrik terbaik di ASEAN.
"Untuk menuju ke sana perlu leadership yang kuat. Sementara dalam proses menuju ke sana, Indonesia kan ada potensi penerimaan dari carbon tax minimal Rp3,03 triliun per tahun. Bagaimana kalau insentifnya diberikan ke stakeholder baik itu masyarakat atau industri agar harga mobil dan motor listrik menjadi menarik," usul Yannes.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menggarisbawahi meningkatnya kebutuhan baterai EV akan mendukung peran strategis Indonesia dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik, mengingat Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, serta masih tingginya cadangan bahan baku primer lainnya seperti cobalt, mangan, dan aluminium.
Ia mencatat saat ini ada 9 perusahaan yang telah siap mendukung industri baterai; 5 perusahaan penyedia bahan baku baterai, dan 4 perusahaan produsen baterai.
"Industri baterai indonesia harus mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan yang berdampak pada harga lebih murah, energi yang dihasilkan lebih tinggi, dan waktu pengisian yang singkat. Adanya teknologi disruptive battery seperti ini, mengindikasikan ketersediaan nikel, mangan dan kobalt melimpah tidak menjamin produksi baterai keberhasilan produksi baterai. Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi," kata Agus Gumiwang.
