Keraguan sebagai Virtue Politik?

SIKAP ragu adalah isyarat bahwa manusia selalu dihadapkan pada kenyataan hidup yang terus bergerak dan membutuhkan keputusan. Bagi seorang pemimpin, sikap tegas biasanya lebih umum didambakan oleh sebuah masyarakat daripada sikap ragu.

Tetapi, dalam dunia politik, keraguan bisa bermakna seribu isyarat karena di dalam politik, strategi dan metode yang dipilih untuk sebuah pengambilan keputusan bukan hanya membutuhkan fakta dan data, tetapi juga insting. Jelas sekali insting manusia lebih banyak didapat dari bagaimana seseorang dididik dalam lingkungan belajar yang dikembangkan oleh keluarga besarnya.

Jika kita melihat karakter kepemimpinan dalam sejarah politik Indonesia, bisa diduga bahwa orang seperti Soekarno pastilah tumbuh dalam sebuah keluarga yang punya keyakinan kuat tentang makna kerja keras. Kecintaan terhadap masyarakat di sekelilingnya yang miskin dan bodoh menuntut seorang Soekarno untuk rajin belajar dan memilih ketegasan sikap sebagai alat kontrol untuk menuju cita-cita yang dikehendakinya.

Sementara Soeharto tumbuh dan kembang dalam suasana suram akibat pertikaian yang absurd dan menuntunnya menjadi seorang tentara yang gemar berperang dan menggunakan siasat gerilya. Ketika memimpin sebagai presiden, Soeharto sangat paham bagaimana harus melindungi masyarakat dengan cara-cara yang kurang demokratis dan memang sesuai dengan zamannya.

Ketika Soeharto mewarisi banyak masalah ketidakdilan menurut tafsir para reformis, pada masa transisi muncul sosok BJ Habibie yang sangat teknokratik dan memahami elan dasar hak masyarakat untuk berpendapat. Bahkan Timor Leste lepas dari cengkeraman Indonesia karena Habibie, dengan penuh keyakinannya, memilih jalan referendum untuk melihat keinginan masyarakat.

Ketika proses transisi berlangsung menuju alam demokrasi yang mulai terbuka, muncul sosok Gus Dur yang mulai memberikan ruang perbedaan pendapat secara tajam. Bahkan intuisi dan keyakinan Gus Dur terlihat ketika melakukan perlawanan terhadap gejala otoritarianisme gaya reformasi dengan ancaman mengeluarkan dekrit presiden. Gus Dur kalah, muncullah Megawati yang diharapkan lebih membuka jalan dan ruang kebebasan berpendapat yang lebih demokratis.

Dengan keyakinan yang paling besar, Megawati mulai memberanikan diri dengan menyetujui pemilu dilakukan secara terbuka dan langsung. Di sini muncul sosok SBY yang bak meteor mulai melesat berkat dukungan lembaga survei serta kampanye melalui pencitraan. Setelah terpilih, SBY paling banyak meninggalkan cerita tentang arah reformasi yang digerakkan dengan politik pencitraan dan keragu-raguan. Salah satu cerita menarik ialah tentang sosok pendampingnya, Jusuf Kalla, yang diibaratkan selalu ingin cepat dan kencang, tak berbanding lurus dengan gaya kepemimpinan SBY yang dinilai banyak pihak lamban dan penuh keraguan.

Sikap keraguan ini seperti ditularkan kepada anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang saat ini memimpin Partai Demokrat dan terus melakukan manuver politik meskipun diketahui telah menandatangani pakta integritas dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan Partai NasDem dan PKS. Manuver terakhir bahkan dinilai sangat langka, yaitu Puan Maharani (PDIP) berkehendak untuk bertemu AHY yang diketahui publik sebagai minyak dan air.

 

Sumber keraguan

Ingat ragu, ingat Descartes. Filosof ini menggumamkan hasrat keraguan dengan ungkapan yang dalam. Katanya, "Before we can decide to doubt, we need some reason for doubting." Sebelum kita dapat memutuskan untuk ragu, kita perlu alasan untuk ragu. Ini artinya keraguan memang identik dan berkaitan dengan keyakinan seseorang. Keyakinan ini bisa bersumber dari karakter kepemimpinan yang sudah melekat pada diri seseorang, atau keraguan juga bisa dipicu oleh adanya sistem yang rentan serta adanya mekanisme korektif terhadap tatanan yang berlaku.

Pertanyaan dasarnya ialah, apakah keraguan yang sepertinya sedang dilakukan oleh Partai Demokrat merupakan bagian dari kebajikan kepemimpinan dan sistem (political and systemic virtue) yang dikembangkan oleh mekanisme Partai Demokrat itu sendiri, atau merupakan kebajikan korektif (corrective virtue) terhadap langkah Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang belum menemukan ujung kesepakatan?

Secara sederhana, sesungguhnya alasan keraguan yang memunculkan kebajikan (virtue) memang banyak bermula dan bermuara dari pendidikan agama, moral, dan etika ketika seseorang mulai tumbuh dan kembang di masa kecilnya. Dalam filsafat pendidikan Aristotelian (1995), kebajikan disebutkan sebagai the most important thing to be learned is virtue or excellence of character, and the only way that this can be learned is by witnessing exemplary members of one’s community as they enact the virtues.

Karena itu, tugas setiap anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan ialah memastikan bahwa separah apa pun kondisi sosial-politik yang berkembang di masyarakat dan negara, kesadaran tentang pentingnya menjadikan political virtue sebagai alarm kebersamaan adalah imperatif.

Virtue memang tak cukup jelas dalam buku teks politik kita. Jika pendekatan partai politik masih terus didominasi oleh aspek kekuasaan (power) dan kemenangan semata, dalam kacamata political virtue kemampuan partai politik tersebut masih bersifat kognitif dan abai dengan pendekatan afeksi yang lebih melihat kebajikan sebagai jalan terjal menuju tatanan politik yang lebih baik secara moral.

Karena itu, partai politik membutuhkan kebajikan politik yang dibangun dengan kolektivitas, yang mana kepemimpinan politik dapat menghasilkan keragaman pendapat untuk memfilter perbedaan menjadi keputusan yang kuat dan tanpa ada keraguan. Jika seorang pemimpin politik penuh keraguan, yang berlaku justru kebalikannya, yaitu sebuah keputusan biasanya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan banyak pikiran untuk menggugat sebuah tesis dan antitesis secara bersamaan.

Apakah keraguan merupakan sebuah prinsip? Prinsip adalah masalah yang berbeda. Prinsip biasanya didasari oleh komitmen terhadap kebebasan berbicara yang bahkan bisa diperluas menjadi sebuah kebutuhan bersama. Pelanggaran terhadap prinsip dalam sebuah pergulatan politik tidak bisa dikatagorikan sebagai keraguan, sejauh komitmen terhadap hak-hak publik terus dipertahankan jika masih sesuai dengan cita-cita politik sebuah partai.

Dalam kasus Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kesamaan cita-cita belum dijadikan tujuan bersama sehingga perbedaan visi masih sangat mungkin terjadi dan itu bisa diperkeruh oleh keraguan anggota koalisi yang selalu memandang kebajikan politik adalah hal yang nisbi. Dalam bahasa Galston (1991), kebajikan politik (political virtue) selalu harus terhubung dengan disposisi pikiran dan karakter seseorang dan atau kelompok. Pertanyaannya ialah, apakah Partai Demokrat memiliki political virtue yang mencegah orang lain atau kolega sekoalisinya berpikir tentang betapa keraguan masih menerpa jalan pikiran mereka?

 

Kepemimpinan strategis

Agar keraguan tak terus menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan, diperlukan komitmen untuk merumuskan kepemimpinan strategis secara bersama. Mengikuti Ireland RD and Hitt MH (2005) dalam Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership, sebaiknya sebuah lembaga publik memikirkan sekaligus melakukan praktik-praktik kepemimpinan strategis. Di tengan turbulensi sosial politik yang tidak menentu dan sulit diprediksi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan harus memastikan bahwa kolektivitas dan kohesivitas koalisi adalah di atas segala-galanya.

Kepemimpinan strategis harus didefinisikan sebagai kemampuan Koalisi Perubahan untuk mengantisipasi, merumuskan visi, mengelola fleksibilitas, berpikir strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan koalisi. Ketika karakter dari proses kepemimpinan yang strategis dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan sulit dipahami oleh kompetitor dan sulit ditiru, maka koalisi ini sesungguhnya telah memliki kekuatan kompetitif.

Dengan perubahan ekonomi global, lanskap kompetisi politik juga berubah secara revolutif, bukan evolutif. Karena itu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan perlu mempercepat proses pembuatan keputusan melalui kepemimpinan yang strategis untuk bertahan dalam situasi tersebut. Ada dua cara pandang akan tentang kepemimpinan strategis, yaitu 1) berbasis individu (great leader) dan 2) kelompok (great group).

Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah terbukti memiliki great leader pada diri Surya Paloh (NasDem), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), dan Salim Al-Jufri (PKS). Tetapi, secara kelompok, koalisi ini harus cepat mengidentifikasi beragam perspektif yang dimiliki agar tujuan bersama (common purpose) bisa dirumuskan dalam bentuk berbagi tugas dan tanggung jawab serta berorientasi pada data dan pengetahuan setiap individu yang terlibat di dalamnya.

Karena itu, penting sekali bagi koalisi ini untuk segera 1) menyosialisasikan tujuan terbentuknya koalisi secara cerdas, 2) memaksimalkan dan mengelola kompetensi inti untuk tujuan pemenangan koalisi, 3) mengembangkan dan memobilisasi sumber daya yang tersedia untuk tujuan pemenangan, 4) menciptakan budaya koalisi yang efektif, yaitu sebuah gabungan dari ideologi dan simbol partai, dan nilai inti yang ingin diwujudkan bersama, 5) menekankan praktik etis yang penuh keyakinan sebagi filter moral dari setiap tindakan yang akan diambil, serta 6) menerapkan kontrol organisasi yang berimbang melalui kontrol strategi dan finansial.

Selamat bekerja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bersatulah, jangan ragu untuk menciptakan perubahan yang didambakan rakyat Indonesia, yakni terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

 

tiser

 

Apakah keraguan yang sepertinya sedang dilakukan oleh Partai Demokrat merupakan bagian dari kebajikan kepemimpinan dan sistem (political and systemic virtue) yang dikembangkan oleh mekanisme Partai Demokrat itu sendiri, atau merupakan kebajikan korektif (corrective virtue) terhadap langkah Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang belum menemukan ujung kesepakatan?