Sepak Bola dan Politik

SEUSAI timnya menahan imbang Inggris tanpa gol di laga kedua penyisihan Grup B, Sabtu (26/11) dini hari, pelatih Amerika Serikat Gregg Berhalter mengatakan agar laga berikut timnya kontra Iran jangan dikait-kaitkan dengan politik. Seperti kita tahu, selama ini hubungan pemerintah AS dengan negara yang dipimpin Ebrahim Raisi itu memang kurang baik. “Kami dan mereka sama-sama pemain bola, kami berkompetisi. Itu saja. Politik jangan dibawa-bawa ke lapangan,” ujarnya.

Pernyataan Berhalter menarik dan mungkin juga naif. Kendati dalam regulasi FIFA (badan sepak bola dunia) diatur larangan untuk membawa simbol, pernyataan, maupun sikap politik di dalam lapangan, baik oleh pemain maupun penonton, faktanya itu sering dilanggar. Ungkapan bernada rasisme, pengibaran bendera Palestina yang dianeksasi Israel, dan salam salute/hormat ala Nazi adalah beberapa contoh sikap atau pernyataan politik yang kerap menyusup dalam sepak bola.

Apa yang dilakukan tim Jerman yang berpose sambil menutup mulut jelang laga lawan Jepang di Piala Dunia tahun ini juga merupakan sikap atau pernyataan politik untuk memprotes larangan mendukung LGBT yang diterapkan FIFA dan tuan rumah. Sebelumnya, mereka berencana mengenakan ban kapten warna pelangi sebagai simbol dukungan terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Beberapa tim Eropa Barat lainnya, seperti Inggris dan Denmark, juga mengecam FIFA yang membungkam hak asasi tentang LGBT selama Piala Dunia 2022, meski mungkin tidak sefrontal Jerman.

Apa yang dilakukan sejumlah negara Barat itu merupakan sikap politik, begitu pula mereka yang mengecamnya. Harus diakui, suka atau tidak suka, sepak bola yang banyak menghimpun massa merupakan panggung politik. Sukar untuk menarik garis pemisah di antara keduanya. Bukankah olahraga yang sudah menjadi industri ini merupakan salah satu alat dari politik globalisasi? Lihat bagaimana para pemain dijadikan etalase berjalan demi memasarkan berbagai produk sponsor. Begitu juga dengan kepemilikan sejumlah klub oleh para oligark dari lintas negara.

Bahkan, penunjukan Qatar pada 2010 untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini pun kental unsur politis. Ada dugaan korupsi yang menyeret nama petinggi UEFA, Michel Platini dan mantan Presiden FIFA (Sepp Blatter), dalam kasus ini. Selain itu, seperti yang dilaporkan The Guardian, banyak dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tuan rumah selama persiapan penyelenggaraan event ini, terutama terkait dengan upah dan eksploitasi sejumlah pekerja migran. Dalam menyikapi hal itu, para pemain Norwegia, termasuk pemain Arsenal Martin Odegaard dan striker Borussia Dortmund Erling Haaland, mengenakan kaus bertuliskan ‘Human Right’ sebagai bentuk protes saat laga melawan Gibraltar pada babak kualifikasi tahun lalu.

Apa yang mereka lakukan merupakan sikap politik. Begitu pula pernyataan mantan pemain Arsenal Mezut Oezil di akun Twitter dan Instagram-nya tiga tahun silam, yang mengecam penindasan terhadap kaum muslim Uighur di Provinsi Xinjiang oleh pemerintah Tiongkok. Pemain asal Jerman itu menyerukan agar kaum muslim bersuara, jangan diam atas penindasan itu. Oezil mungkin benar, karena bersikap apolitis pun sudah merupakan sikap politik. Jadi kalau ada rekan, kolega, atau saudara Anda menjagokan tim-tim dari jazirah Arab di Piala Dunia tahun ini atas dasar solidaritas agama, ya biarkan saja. Yang tidak boleh itu, Anda sampai bertengkar atau membunuh hanya karena beda pilihan. Wasalam.