Selasa 22 November 2022, 05:00 WIB

11 Tahun OJK Mengabdi

Agus Sugiarto Kepala OJK Institute | Opini
11 Tahun OJK Mengabdi

MI/Seno
Ilustrasi MI

 

PADA hari ini, 22 November 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merayakan hari jadi ke-11. Berdirinya OJK didasarkan atas amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang merupakan reformasi dari otoritas sistem pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan pada saat itu. Dengan berdirinya OJK tersebut, pengaturan dan pengawasan pasar modal serta industri keuangan nonbank (IKNB) yang dulunya dilakukan Bapepam LK berpindah ke OJK sejak 1 Januari 2013. Demikian halnya dengan pengaturan dan pengawasan perbankan yang ada di Bank Indonesia, itu secara resmi berpindah ke OJK sejak 1 Januari 2014.

Boleh dikatakan, OJK menjadi satu-satunya regulator pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, yang dulunya dilakukan otoritas yang berbeda. Amanah dari undang-undang itu ternyata tidak hanya menjadikan OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan saja, tetapi juga memberikan fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu perlindungan konsumen. Fungsi perlindungan konsumen tersebut menjadi sebuah tugas baru yang sangat penting agar konsumen memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga jasa keuangan.

 

Pengaturan berstandar internasional

Salah satu fungsi utama OJK ialah mengatur industri jasa keuangan, baik itu industri perbankan, pasar modal, IKNB, maupun perlindungan konsumen. OJK diberi kewenangan undang-undang untuk mengatur industri jasa keuangan dengan tujuan yang sangat mulia. Pertama, untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem yang ada di sektor jasa keuangan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Kedua, meminimalkan terjadinya potensi risiko yang dapat mengganggu kinerja dan keberlangsungan industri jasa keuangan. Ketiga, memastikan semua pelaku usaha di sektor jasa keuangan memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam menjalankan usaha mereka. Keempat, untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan. Kelima, ikut menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan kontribusi yang aktif terhadap perekonomian nasional.

Sampai saat ini, OJK telah mengeluarkan lebih dari 2.300 aturan dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan surat edaran (SE). Semua peraturan itu dibuat tidak hanya untuk mengatur aspek kehati-hatian (prudential), tetapi juga aspek-aspek lainnya, seperti good corporate governance (GCG), kelembagaan, pelaporan, dan kewajiban perlindungan konsumen. Semua aturan yang dikeluarkan OJK mengacu pada international best practices dan standar internasional sehingga memiliki level of playing field yang sama dengan negara-negara lain.

Pengaruh perubahan lingkungan global yang sangat pesat juga memaksa OJK untuk membuat aturan yang bersifat forward looking untuk memastikan bahwa industri jasa keuangan telah siap menghadapi perubahan yang terjadi dan potensi risiko yang akan terjadi ke depan. Aturan-aturan tersebut, antara lain, terkait dengan antipencucian uang (anti-money laundering), keuangan berkelanjutan (sustainable finance), transformasi digital, perkembangan aset kripto, pengaturan yang berbasis digital (regulatory technology).

Selain itu, OJK mengeluarkan berbagai cetak biru dan road map untuk industri jasa keuangan ke depan, seperti Masterplan Sektor Jasa Keuangan 2020-2024, Road Map Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, dan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025.

 

Pengawasan yang forward looking

Pengawasan terhadap industri jasa keuangan menjadi tugas penting dan strategis bagi OJK untuk menjaga dan memastikan agar industri jasa kesehatan tetap sehat dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen. Tugas pengawasan itu sekaligus juga untuk mendorong industri jasa keuangan agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Terdapat 3.000 lebih lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, mulai lembaga keuangan mikro sampai dengan bank besar.

Dalam hal ini, OJK sangat berkepentingan mengawasi industri jasa keuangan agar mereka mampu melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, mengelola risiko usaha dengan baik dan terkontrol, serta menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan sangat penting sekali mengingat ada sekitar Rp25 ribu triliun uang masyarakat yang saat ini dikelola berbagai jenis lembaga jasa keuangan. Di sinilah, OJK hadir melakukan pengawasan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, yang memercayakan dana mereka dikelola di lembaga jasa keuangan.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan OJK dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mencegah potensi risiko yang akan muncul di industri jasa keuangan baik itu risiko yang dialami individu lembaga jasa keuangan maupun risiko sistemis. Ke depan, pengawasan yang dilakukan OJK juga mengarah ke metode pengawasan yang berbasis teknologi digital, atau supervisory technology (suptech), agar sejalan dengan perkembangan terkini.

 

Memperkuat perlindungan konsumen

Tugas penting OJK lainnya ialah melakukan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dalam arti preventif dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Tujuannya ialah masyarakat melek keuangan, dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan, dan mencegah mereka tertipu dari jebakan investasi bodong.

OJK bersama-sama dengan industri jasa keuangan telah melakukan ribuan kegiatan literasi keuangan dan telah membuahkan hasil yang gemilang. Pada 2013 indeks literasi keuangan masih di angka 21,8% dan pada 2022 telah meningkat menjadi 49,68%. Kenaikan tingkat literasi tersebut juga didukung dengan kenaikan inklusi keuangan masyarakat, yaitu jumlah masyarakat yang telah mengakses produk dan layanan jasa keuangan.

Pada 2013, indeks inklusi keuangan masih di angka 59,7% dan pada 2022 telah menjadi 85,1%. Perlindungan konsumen dalam konteks pengaduan dilakukan dengan menyediakan layanan pengaduan konsumen yang dapat disampaikan ke OJK melalui surat, e-mail, atau telepon 157.

 

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Baca Juga

Dok pribadi

Nasib Transisi Energi di Tahun Penuh Bahaya

👤Y Nindito Adisuryo, analis kerja sama KESDM, drafter pada Forum Transisi Energi G20 2022 ETWG-ETMM, alumnus The University of Edinburgh, UK 🕔Rabu 30 November 2022, 22:45 WIB
PADA pidato di perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-19, 17 Agustus 1964, Presiden Soekarno pernah menyebutkan tentang hidup di tahun-tahun...
Dok. Pribadi

BPJS Kesehatan Bukan untuk Orang Kaya?

👤Iqbal Mochtar, Pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia 🕔Rabu 30 November 2022, 07:05 WIB
Dalam klausul peserta BPJS Kesehatan, tidak pernah disebutkan orang kaya dan konglomerat tidak boleh dapat...
Dok. Pribadi

Tantangan Internasionalisasi Muhammadiyah Pascamuktamar

👤Ahmad Imam Mujadid Rais Lembaga Hubungan dan Kerja Luar Negeri Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Master of International Relations di The University of Melbourne, Associate Researcher Maarif Institute 🕔Rabu 30 November 2022, 05:00 WIB
INTERNASIONALISASI Muhammadiyah menjadi salah satu agenda penting dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah-‘Aisyiyah, 18-20 November 2022,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya