Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
OJK telah melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang bertujuan memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk literasi keuangan digital. Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Nilai itu meningkat jika dibandingkan dengan hasil SNLIK 2019, yaitu indeks literasi keuangan 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%.
Meskipun hasil survei menunjukkan tingkat literasi keuangan lebih rendah daripada tingkat inklusinya, gap antara tingkat literasi dan inklusi semakin kecil jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Indeks inklusi yang lebih tinggi dari literasi menggambarkan adanya konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mengakses produk serta layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami produk dan layanan jasa keuangan tersebut sepenuhnya.
Sejalan dengan hasil survei OJK, World Bank melalui The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of Covid-19 juga melaporkan pada 2021, secara global, 76% orang dewasa telah memiliki akun atau akses di sektor jasa keuangan, baik di perbankan, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan lainnya. Lebih lanjut 71% dari jumlah tersebut merupakan orang dewasa di negara berkembang, termasuk Indonesia. Data itu menggambarkan tingkat inklusi masyarakat dunia terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan juga sangat tinggi.
Paham akan produk dan layanan jasa keuangan yang dibeli tentu saja akan memudahkan masyarakat untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan serta profil risiko yang dimiliki. Karena itu, ketika masyarakat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat sudah paham akan manfaat, risiko, serta ketentuan lainnya. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat juga dapat memaksimalkan keuntungan dari produk jasa keuangan yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Literasi keuangan yang baik
Literasi keuangan yang baik juga memberikan dampak positif bagi industri jasa keuangan (IJK). Pertama, memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan antara IJK dan konsumen pada kemudian hari karena adanya perbedaan pemahaman atas kontrak produk yang disepakati. Kedua, masyarakat yang terliterasi dengan baik akan mendukung proses IJK untuk melakukan pendalaman pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Edukasi keuangan terus dilaksanakan secara masif oleh OJK. Peran OJK di daerah terus didorong dalam rangka peningkatan literasi keuangan. Salah satunya melalui mobil sarana informasi mobil literasi dan edukasi keuangan atau SIMOLEK Edutainment, yaitu mobil edukasi keuangan yang dikombinasikan dengan penyediaan hiburan kepada masyarakat. Mobil edukasi keuangan itu juga dapat digunakan pemangku kepentingan lain di daerah. Dengan menggunakan SIMOLEK, edukasi keuangan dapat dilakukan di mana saja, bahkan di pasar sekalipun.
Pada 2023, OJK menargetkan akan memperluas kelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran prioritas edukasi, yaitu edukasi keuangan sampai ke pelosok perdesaan dan edukasi keuangan kepada ibu rumah tangga. Ketika masyarakat di perdesaan teredukasi dengan baik, penghasilan yang diperoleh tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga dapat diinvestasikan kembali. Literasi keuangan yang baik juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibu rumah tangga yang merupakan guru pertama bagi anaknya dan bendahara keluarga juga sangat penting terliterasi dengan baik sehingga keuangan keluarga dapat diatur dengan sebaik mungkin serta anak mendapatkan pemahaman tentang perencanaan keuangan sejak dini.
Beberapa waktu lalu, OJK juga telah menginisiasi Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan tema Inklusi keuangan meningkat, perekonomian semakin kuat. Kegiatan yang merupakan agenda tahunan itu bertujuan meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Selain melakukan edukasi secara tatap muka (offline), dalam rangka meningkatkan jangkauan edukasi keuangan yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), OJK juga melakukan edukasi secara daring. Masyarakat juga dimungkinkan untuk mempelajari produk dan layanan jasa keuangan melalui berbagai konten media sosial OJK serta learning management system (LMS) edukasi keuangan yang dapat diakses melalui https://lmsku.ojk.go.id.
Bukan hanya dari aspek peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, OJK juga berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen serta masyarakat. Selain memperhatikan literasi dan inklusi di sektor keuangan, OJK juga melakukan pemantauan terhadap iklan jasa keuangan. Hal itu penting untuk dilakukan mengingat iklan merupakan lini pertama pengenalan produk dan layanan keuangan kepada masyarakat.
Penguatan kolaborasi
Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK, tetapi juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kolaborasi terus dilakukan OJK, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, industri jasa keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) merupakan salah satu wujud nyata kolaborasi yang dilakukan. Keberadaan TPKAD, selain sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dalam mengedukasi masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat kepada sektor jasa keuangan, juga mempercepat proses business matching usaha masyarakat dengan pembiayaan dari industri jasa keuangan di daerah.
TPKAD juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk meningkatkan tata kelola usaha, perluasan pemasaran produk, serta penggunaan platform digital dalam pemasaran. Perluasan akses pembiayaan dan pasar serta pembinaan terhadap pelaku UMKM terus dilakukan OJK sebagai strategi mendukung UMKM bangkit pascapandemi.
Dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik antara OJK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat meningkatkan literasi, inklusi, dan perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan. Hal itu juga diharapkan mampu mengurangi jumlah masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Kolaborasi dan sinergi mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved