Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/10) mengundang perhatian publik. Alhasil menimbulkan spekulasi politik yang liar. Bisa disebut menjadi pertemuan sang ketua umum (Megawati) dengan kader terbaiknya (Jokowi) akan sangat menentukan arah konstelasi politik ke depan, terutama terkait Pilpres 2024.
Ada yang tidak biasa dari pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Jika biasanya ketua umum parpol selalu menggelar konferensi pers atau bertatap muka di hadapan media usai bersafari politik (bertandang atau menerima tamu), namun hal itu tidak terjadi. Mereka seolah membahas sesuatu yang sangat penting dan rahasia.
Belakangan Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuannya dengan Megawati membahas soal stabilitas politik menjelang Pemilu 2024. Presiden menegaskan dirinya dan Megawati tak ingin stabilitas terganggu karena kondisi perekonomian global yang sedang tak menentu.
Spekulasi politik akan adanya koalisi antara PDI Perjuangan dan Gerindra mengemuka. Hal itu menjadi perbincangan publik pascapertemuan Presiden Jokowi dan Megawati (8/10). Jika tidak penting, tak mungkin Presiden Jokowi tidak hadir dalam pertemuan di Batu Tulis. Sebagai kepala negara tentu memiliki agenda dan pekerjaan yang lebih penting untuk negara. Namun di internal PDIP, Jokowi adalah kader alias petugas partai sehingga jika dipanggil sang ketua umum kehadiran Jokowi adalah suatu keharusan.
Rumor beredar Megawati melobi Presiden Joko Widodo agar mendukung Puan Maharani di Pilpres 2024. Meski belum tentu benar, rumor tersebut juga tidak dibantah oleh PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hanya menegaskan pertemuan Megawati dan Jokowi selama 2 jam tersebut di antaranya isu strategis negara serta isu Pemilu 2024.
Perjanjian Batu Tulis
Istana Batu Tulis adalah simbol penting bagi pergerakan partai berlambang banteng moncong putih. Setidaknya sejumlah pertemuan penting tercatat di sejarah pernah digelar di tempat yang identik dengan Soekarno. Sebut saja munculnya perjanjian Batu Tulis antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo pada 2009. Apakah hal ini masih menjadi kenangan pahit bagi Prabowo dan Gerindra, atau justru pertanda Gerindra akan kembali duet dengan PDIP? Hal itu mengingat beberapa waktu lalu Puan Maharani sempat berkunjung ke Hambalang menemui Prabowo. Prabowo juga sempat bersilaturahmi ke Teuku Umar bertemu dengan Megawati.
Masa lalu tentang perjanjian politik yang pernah teringkari itu, menjadi dinamika tak terbantahkan usai kemunculan sosok Jokowi yang pada saat Pemilu 2014 dicalonkan PDIP sebagai capres. Di situlah kerenggangan PDIP dengan Gerindra bermula. Megawati dianggap telah mengingkari perjanjian Batu Tulis, yang salah satu poinnya adalah berkomitmen akan mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2014. Faktanya, PDIP justru mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
Sebuah teori klasik pada abad 14 dari Ibnu Khaldun, bapak sosiolog muslim, tentang teori siklus yaitu sejarah itu bergerak melingkar. Setiap peristiwa sejarah akan selalu berulang kembali. Semboyan terkenal dalam teori ini adalah I’histoire se repete, artinya sejarah itu berulang apa yang dulu pernah terjadi akan terulang kembali baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Dalam politik juga ada adagium populer yang mengatakan bahwa ‘tidak ada teman dan musuh yang abadi. Yang ada hanya kepentingan yang sama’. Inilah yang bisa saja terulang dialami oleh PDIP dan Gerindra, kembali duet untuk Pilpres 2024. Konstelasi yang ada saat ini, Prabowo sudah diusung Gerindra sebagai capres, sementara PDIP belum menentukan sosoknya. Dua kader internal, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, mungkin saja akan diusung jadi capres atau cawapres.
Tentu hal itu harus diperhitungkan dengan sangat matang oleh Megawati dan Prabowo, agar kalkulasi politik bisa tepat dan menang di kontestasi 2024. Posisi Ganjar yang memiliki elektabilitas tinggi dalam berbagai survei, jelas tak bisa dinihilkan begitu saja. Ganjar memang sudah menyatakan kesiapannya sebagai capres, namun ia mengunci kalimatnya bahwa penentuan ada di tangan Megawati. Terlebih PDIP justru melarang kader-kadernya untuk membicarakan capres cawapres di permukaan. Megawati sudah pasti berhitung untuk menentukan sosok yang tepat, karena kelak suksesor Jokowi itu bisa meneruskan estafet pembangunan negeri lima tahun ke depan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved