Saatnya Menghentikan Subsidi BBM

FLUKTUASI harga BBM di dunia selalu memicu perdebatan terkait dengan subsidi BBM yang harus ditanggung rakyat melalui APBN. Kenapa demikian? Karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara net importer minyak bumi. Akibatnya, setiap saat kita akan senantiasa terlibat dalam wacana harga minyak bumi dunia dan kuota subsidi BBM. Suatu fenomena yang sangat menyita energi dan mengganggu kehidupan bangsa bernegara.

Memang, di masa lalu, negeri kita sangat berlimpah dengan sumber daya alam gas dan minyak bumi maka selayaknyalah kalau kekayaan alam tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (sebagaimana diamanatkan konstitusi). Konsekuensinya, minyak bumi pun mestinya dibagikan gratis kepada rakyat. Dalam praktiknya agar amanat konstitusi tersebut terpenuhi, selama puluhan tahun pemerintah menjual harga BBM di dalam negeri dengan harga di bawah pasaran dunia.

Seiring dengan bertambahnya penduduk dan menurunnya produksi, serta berkurangnya cadangan minyak bumi, bahkan harus mengimpornya, keadaan itu sudah harus berlalu, dan tidak dapat dipertahankan lagi. Namun, ternyata sampai saat ini pemerintah tetap menjual beberapa jenis BBM dengan harga di bawah pasaran dunia dengan cara memberikan subsidi pada harga jual. Dengan alasan membantu mengurangi beban si miskin.

Kebijakan menjual BBM dengan harga yang lebih rendah daripada harga minyak dunia untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Kebijakan itu membuat pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan subsidi atas selisih harga minyak bumi di dalam negeri dan di pasaran dunia.

Selain itu, karena subsidi menyangkut APBN, dapat dipastikan bahwa setiap perubahan harga minyak selalu menjadi ajang debat dan deliberasi politik yang berkepanjangan di parlemen karena hak budget dimiliki DPR. Situasi seperti itu telah membuat bangsa dan negara kita menjadi kehabisan energi dan daya cipta karena terkuras oleh sesuatu yang sebenarnya mudah dipecahkan, kalau mau dibuat mudah.

Sejak semula, kebijakan menyubsidi harga ialah kebijakan yang tidak tepat. Dengan cara subsidi seperti itu, hanya orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin. Karena itu, tidak salah kiranya, kalau dikatakan bahwa subsidi harga BBM selama ini merupakan subsidi salah sasaran. Tidak ada seorang pun si miskin membeli BBM bersubsidi karena memang mereka tidak memiliki kendaraan bermotor.

Hentikan subsidi secara bertahap

Situasi fluktuasi harga BBM dunia yang terjadi belakangan ini telah mengakibatkan melonjaknya beban subsidi energi yang harus disediakan dalam APBN. Karena itu, kondisi saat ini ialah saat yang tepat untuk menghapuskan subsidi terhadap harga BBM. Biarkan harga BBM dijual sesuai dengan harga minyak bumi dunia. Toh, sebagian besar masyarakat pengguna BBM sebenarnya bukan si miskin.

Sebagai upaya transisi subsidi BBM agar tidak berdampak memberatkan si miskin, BBM bersubsidi hanya diperuntukkan pemilik sepeda motor 'biasa' yang dimiliki sebagian besar penduduk dengan penghasilan setara UMR (bukan 'moge'), dan kendaraan angkutan umum baik untuk penumpang maupun barang dengan pelat nomor berwarna kuning.

Cara transisi sederhana itu tidak lagi memerlukan persiapan yang rumit, apalagi harus mendata pemilik kendaraan, jenis kendaraan, dan sebagainya. Malahan cara itu bisa langsung diterapkan serentak saat ini juga, semua petugas SPBU sudah mengenal sepeda motor 'biasa' dan kendaraan umum pelat kuning. Tidak perlu aplikasi yang memerlukan jaringan internet.

Sistem subsidi BBM itu akan dapat menjadikan subsidi tepat sasaran meskipun suatu saat nanti jenis subsidi itu pun harus juga diakhiri. Biarkan harga BBM berfluktuasi sesuai dengan harga pasar sehingga energi bangsa tidak lagi habis untuk selalu memperdebatkan masalah harga dan subsidi BBM dan dana APBN pun bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa.