Mewujudkan Visi Kebangsaan

THE Clash of Civilizations and the Remaking of World Order diterbitkan hanya lima tahun pascaperang dingin. Dalam literatur yang wajib dibaca tersebut, Samuel Huntington meramalkan bahwa perbedaan budaya dan agama akan menjadi sumber utama konflik. Meskipun dianggap kontroversial pada saat diterbitkan, amat disayangkan teori tersebut semakin relevan pada saat ini.
 
Sepertinya tidak ada jalan keluar (exit plan) yang dapat mencegah atau memagari meruncingnya politik identitas yang bahkan kadang membawa isu primordialisme. Belajar dari 2019 dan pascapandemi covid-19, saturasi informasi terus mencapai titik yang semakin tinggi. Hanya untuk mencapai titik baru yang lebih tinggi lagi, yang mana masyarakat sudah tidak sempat (atau tidak peduli), untuk memeriksa dan memastikan apakah informasi yang diterima sahih.
 
Kalau pada era 1990-an cita-cita kebanyakan orang adalah untuk menjadi sarjana atau kaum intelektual. Pada 2022, cita-cita yang paling ingin diraih adalah untuk berhasil menciptakan konten yang sukses menjadi viral. Menanggapi hal ini, literasi media seharusnya menjadi mata pelajaran wajib, seperti budi pekerti di masa saya sekolah dasar dahulu. Kita semua kala itu diajarkan benar-salah, baik-buruk, dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan norma memang akan selalu berubah seiring perkembangan jaman, namun nilai fundamentalnya akan selalu sama.

Literasi media

Literasi media merupakan sebuah toolbox, seperangkat perspektif yang digunakan saat mengakses media atau konten media untuk menginterpretasikan pesan yang diterima. Tujuannya ialah untuk mendidik konsumen agar mampu menilai konten atau kualitas informasi yang diterimanya secara kritis.

Media, dalam hal ini adalah semua alat yang berhubungan dengan diseminasi informasi yang tidak hanya berbentuk media massa. Di dalamnya juga ada media warga (citizen journalism), dan media sosial tanpa terkecuali, adalah ujung tombak, sekaligus garda terdepan dari proses bermata dua. Media idealis yang berprinsip malah menjadi minoritas, seperti sekelompok pendekar putih yang tugasnya menjaga kebenaran, malah dirasa menjadi konsep usang yang sudah ketinggalan jaman. Proses pembusukkan atau sebaliknya, benar atau salah, menjadi relatif tergantung dari posisi mana pihak tersebut berkepentingan.
 
Saya teringat diskusi panas dengan sahabat saya almarhumah Sirikit Syah mengenai fenomena menggandanya jumlah grup Whatsapp, dan komunikasi berkelompok lainnya yang acapkali berujung dengan pertikaian hanya karena perbedaan pendapat. Parahnya lagi, ketika berusaha diingatkan oleh moderator grup, terkadang si pembully malah ngeyel, bahkan berusaha berlindung di bawah konsep kebebasan bersuara dan berpendapat secara sepihak. Yang hilang; kebebasan berpendapat itu juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk mendengar dan saling menghormati.

Disrupsi teknologi telah mengubah segala aspek kehidupan tanpa kecuali, budaya, perilaku, norma dan etika. Ditambah lagi adanya tekanan yang bertubi-tubi akibat pandemi yang tak terasa telah berjalan lebih dari dua tahun lamanya. Sebagai catatan, PDKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia) mencatat peningkatan kasus depresi sebesar 57,6% akibat pandemi.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pada masa pandemi (2020), hoaks mengenai politik menempati urutan ke-2 setelah hoaks kesehatan. Total hoaks yang muncul berjumlah selama 2020 berjumlah 2.298 dan 1.888 selama 2021. 

Mungkin saat inilah yang bisa disebut sebagai abad jahiliyah media yang mana revolusi telah terjadi, ketika media arus utama harus bersaing dengan warganet yang viral. Media partisanship- atau keberpihakan media sudah menjadi new normal- karena keberpihakan inilah yang menjadikan materi yang dihasilkan komoditas yang laris. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam bukunya The Elements of Journalism, menambahkan elemen ke-10, yaitu citizen journalism (warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita). 

Ketika keberpihakan tak dapat lagi dihindari, di sinilah media literasi menjadi kunci. Itu karena ia akan menjadi pengingat sebagai filter bahwa informasi yang beredar tidak boleh diterima bulat-bulat karena perang narasi tak akan pernah berhenti.

ASEAN-US Special Summit 2022

Di tengah kesibukan menghadiri ASEAN-US Special Summit 2022, Presiden Jokowi menyempatkan waktu bertemu sekaligus berdiskusi dengan beberapa warga Indonesia berbagai profesi yang berasal dari beberapa kota/negara bagian antara lain Chicago, Dallas, Little Rock, Los Angeles, New York, Sacramento, Washington DC, dll. Bahkan sampai Honolulu yang tergabung dalam Amerika Bersatu untuk Indonesia.
 
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berpesan secara khusus bahwa sebagai profesional yang berkarir di luar negeri, kita diharapkan untuk mampu terus berkolaborasi dan berkontribusi demi terwujudnya Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya mempertahankan semangat kebangsaan, persatuan, dan nilai-nilai Pancasila dalam keberagaman.
 
Jujur, saya berkaca-kaca mendengarkan beliau tentang apa yang diimpikan untuk Indonesia. Jelas, mempertahankan dan mewujudkan visi kebangsaan adalah puncak tujuan bersama, titik keseimbangan ideal bagi kehidupan bernegara. Saya keluar dari pertemuan tersebut dengan optimistis dan penuh harapan, meski saat ini dunia berada di tengah ketidakpastian.

Media partisanship sangatlah berbahaya karena apabila yang kuat salah arah, NKRI tinggal menjadi sebuah konsep yang tercatat pernah ada. Seorang politisi senior yang saya kenal pernah berujar, bahwa orang yang paling ditakuti adalah orang yang tak punya kepentingan. Karena itu, amatlah krusial untuk meningkatkan media literasi bagi semua golongan karena mau tidak mau, kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa sedikit banyak bergantung kepada kemampuan masyarakatnya untuk secara cerdas memilah dan menyebarluaskan informasi.

Sembari, tentunya menyeruput kopi dan menyelipkan pesan para pendahulu kita, bahwa NKRI adalah harga mati. Untuk sahabatku almarhumah Sirikit Syah.