Belajar Kegagalan Brasilia

"IT is almost as if the founders of Brasília, rather than having planned a city, have actually planned to prevent a city." (Alih-alih merencanakan kota, para pendiri Kota Brasilia seakan-akan justru menghasilkan perencanaan untuk menghindari sebuah kota). Ini ungkapan yang ditulis James Scott, antropolog terkemuka dari Yale University tentang ibu kota Brasil dalam bukunya yang terkenal, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed.

Brasilia resmi menjadi ibu kota negara Brasil pada 1960. Kota seluas 5,802 km persegi itu menggantikan Rio de Jeneiro yang telah menjadi ibu kota sejak pemerintah kolonial Portugis pada abad 18. Berstatus sebagai ibu kota pemerintah federal, Brasilia berpenduduk nyaris 5 juta jiwa. Kota itu didesain dan dibangun sebagai pusat administrasi dan keputusan politik pemerintah Brasil. Seluruh proses perencanaan dan perancangan Brasilia sebagai ibu kota negara didasari visi modern yang merefleksikan cita-cita para elite politik Brasil saat itu.

Antara Brasilia dan Nusantara

Ada tiga kemiripan yang penting dicatat antara Brasilia dan pembangunan IKN Nusantara yang sedang dikejar pemerintahan Jokowi saat ini. Pertama, pembangunan ibu kota Brasilia dicanangkan Juscelino Kubitschek yang menjadi Presiden Brasil dari 1956-1961. Sama seperti Presiden Jokowi, Kubitschek merupakan politikus yang mengawali kariernya sebagai Wali Kota Belo Horizonte. Sama seperti Jokowi, Kubitschek ialah Presiden yang memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan sarana publik.

Jika Jokowi merupakan kader PDIP, Kubitschek ialah kader Partai Demokratik Sosial (PSD). Sekali lagi, sama seperti Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara sebelum dia menyelesaikan masa jabatannya, Kubitschek memindahkan ibu kota Brasil dari Rio de Jeneiro ke Brasilia setahun sebelum dia lengser. Artinya, seluruh proses perencanaan dan pembangunan kedua ibu kota itu dilakukan dengan tergesa-gesa.

Kedua, pembangunan Brasilia didasari slogan Integracao por interiorizacao yang artinya penyatuan tanah air melalui pemindahan pusat kekuasaan ke pedalaman. Brasil merupakan negara kontinental dengan luas 4,5 kali lebih besar dari Indonesia. Selama ratusan tahun, Brasil mengalami ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Aktivitas industri dan ekonomi modern terkonsentrasi di beberapa negara bagian pesisir, antara lain Sau Paulo, Rio de Jenairo, dan Rio Grande do Sul.

Karena itu, pemerintahan Kubitschek yakin bahwa memindahkan ibu kota ke daerah pedalaman akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya di negara bagian dalam yang selama ini terpinggirkan. Keyakinan itu sangat mirip dengan argumen pemerintahan Jokowi bahwa pembangunan Nusantara wajib dilakukan untuk mengurangi dominasi Jawa dalam pertumbuhan ekonomi. Harapannya, Nusantara akan memberi efek yang mana wilayah luar Jawa akan mendapat kesempatan sama dalam pembangunan.

Ketiga, desain Brasilia ialah hasil kolaborasi dua arsitek Brasil yang terkenal, yakni Oscar Niemeyer dan Lucio Costa. Ibu kota itu didesain sebagai 'sebuah kota masa depan' yang mana impian modernitas, teknologi, dan keteraturan sosial terwujud dalam materialitas ruang urban. Dalam visi Kubitschek, ibu kota Brasilia merupakan pintu gerbang bagi bangsa Brasil menuju ke era pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sama seperti Kubitschek, Jokowi pun membayangkan Nusantara sebagai akselerator transformasi ekonomi RI menuju negara berpenghasilan tinggi. Mengikuti cara berpikir pemerintahan Kubitschek, pemerintahan Jokowi tanpa malu-malu menunjukkan sikap doyan terhadap tekno-utopianisme, suatu keyakinan bahwa teknologi adalah penentu masa depan dan perkembangan teknologi merupakan jalan menuju kemakmuran.

Para pejabat pemerintahan Jokowi berlomba-lomba mengumbar slogan-slogan teknologis, seperti industri 4.0, Metaverse, blockchain, dan smartcity untuk mengglorifikasi pembangunan Nusantara sebagai proyek masa depan. Ironisnya, slogan-slogan tersebut bersifat efemeral, cuma tren sementara yang akan menguap tertiup angin perubahan teknologi yang terjadi begitu cepat.

Antara visi dan realisasi

Enam puluh tahun setelah menjadi ibu kota, bagaimana nasib Brasilia saat ini? Apakah visi Kubitschek menjadi kenyataan? Antropolog James Holston memberikan kajian kritis yang sangat menarik dalam bukunya, The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia. Ada dua kondisi nyata yang dialami Brasilia sebagai sebuah kota yang merefleksikan kegagalan fundamental visi modernisme elite Brasil.

Ciri khas desain Brasilia terletak pada poros monumenal yang membagi ruang urban ke dalam lima area: La Plaza yang mana Istana Presiden, gedung parlemen, dan Mahkamah Agung berada, gedung-gedung kementerian, dan dua wilayah permukiman. Seluruhnya didesain dengan mazhab modernisme yang kental sebagai simbol budaya baru bangsa Brasil.

Pada kenyataanya, desain urban Brasilia menghasilkan efek yang justru menghilangkan ruang-ruang sosial yang merupakan akar budaya rakyat Brasil sebagai bangsa majemuk. Yang muncul ialah ruang-ruang fisik yang megah, tetapi secara sosial hampa karena tidak ada interaksi warga seperti yang biasa terjadi di kota-kota lama Brazil. Brasilia lalu menjadi kota mati bagi kebudayaan, nilai, dan tradisi masyarakat yang semestinya menjadi denyut kehidupan ibu kota. Dia berdiri tidak lebih sebagai kumpulan gedung-gedung pemerintahan yang miskin imajinasi dan fakir kehidupan publik. Akhirnya, Brasilia gagal tumbuh sebagai kota yang berkarisma dan tidak mampu menyaingi daya tarik Rio de Jeneiro sebagai pusat kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan Brasil.

Salah satu alasan pembangunan Brasilia ialah keputusasaan pemimpin Brasil terhadap realitas urban Rio de Jeneiro yang dikelililing favela, perumahan kumuh tempat orang-orang miskin tinggal. Favela yang awalnya lahir sebagai permukiman para budak merupakan manifestasi ketimpangan sosial ekonomi Brasil di era modern. Kubitschek merencanakan Brasilia sebagai kota yang mana kemiskinan dan kekumuhan tidak lagi tampak. Seluruh wilayah perumahan didesain dengan sangat teratur dan rapi yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah federal yang merupakan warga kelas menengah dan terdidik.

Faktanya, para kelas menengah itu membutuhkan tenaga kerja murah sebagai pembantu, pembersih, tukang kebun, sopir, dan berbagai pekerjaan lainnya yang hanya bisa dilakukan warga kelas bawah. Karena Brasilia tidak didesain untuk mengakomodasi orang-orang itu, para pekerja murah tersebut tinggal di luar kota. Seiring waktu, perumahan kumuh tempat para pekerja itu tinggal tumbuh satu persatu dan akhirnya mengelilingi Brasilia. Kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tadinya ingin dihindari Kubitschek justru mengikuti ke mana ibu kota pergi.

Bagaimana dengan ketimpangan wilayah yang ingin dikurangi dengan pembangunan ibu kota Brasilia di pedalaman? Enam dasawarsa sejak Brasilia jadi ibu kota, pertumbuhan ekonomi di Brasil mengalami pemerataan, tetapi tidak signifikan. Hasil studi yang dilakukan ekonom muda Davi Bhering Gusmao menunjukkan pertumbuhan ekonomi Brasil masih tetap dikuasai negara bagian pesisir di tenggara. Bahkan, 60% PDB Brasil disumbang Amazonas, Rio de Janeiro, dan Sao Paulo. Sementara itu, negara bagian pedalaman di utara dan selatan tetap terpinggirkan.

Masa depan Nusantara?

Melihat kegagalan yang terjadi dengan Brasilia, ialah wajar jika kita mempertanyakan masa depan IKN Nusantara. Akankah Nusantara mengikuti jejak Brasilia? Mungkin, iya. Namun, pertanyaan yang lebih penting: bagaimana cara agar Nusantara tidak bernasib sama seperti Brasilia?

Kembali ke James Scott, akar masalah kegagalan berbagai proyek skala besar yang dilakukan pemerintah terletak pada satu faktor utama: legibilitas, yakni kemampuan membaca dan memahami masalah secara jernih. Dengan kata lain, kemampuan melihat kompleksitas permasalahan secara mendalam dan bijak.

Banyak negara yang berambisi mengerjakan megaproyek dengan narasi nasionalisme. Akan tetapi, akhirnya gagal merealisasikan visi besar mereka. Cara pandang negara cenderung melakukan simplifikasi realitas, risiko, tantangan, dan respons masyarakat. Semakin sentralistik dan semakin otoriter suatu keputusan dibuat untuk mewujudkan suatu visi masa depan, semakin kuat kecenderungan untuk menyepelekan kompleksitas sosial, semakin tinggi risiko kegagalan visi itu. Inilah pelajaran berharga dari kegagalan Brasilia.