Prabowo Tegur Fadli Zon karena Cuitan, Demi Presiden Jokowi atau PDIP?

Senyinyir-nyinyirnya Fadli Zon, akhirnya kena semprot juga. Sikap Fadli Zon terhadap Presiden Joko Widodo berujung teguran dari partai yang menaunginya. Dan enggak tanggung-tanggung, teguran langsung datang dari Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Perkara Fadli bermula saat anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut membalas kicauan Presiden Jokowi tentang peresmian Sirkuit Mandalika. Ya, seperti biasa kelakuan Fadli, kicauan usilnya justru menyindir Presiden Jokowi yang belum meninjau bencana banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menyinggung Jokowi dengan pertanyaan kapan akan berkunjung ke Sintang yang telah dilanda banjir selama tiga pekan terakhir. "Luar biasa pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah tiga minggu banjir belum surut," cuit Fadli lewat akun Twitter @FadliZon, Sabtu (13/11).

Kicauan inilah yang juga mengundang reaksi keras dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan Fadli selama ini bisanya hanya melontarkan kritik kepada pemerintah, tetapi dia sendiri tak menghasilkan karya atau berkontribusi untuk masyarakat indonesia.

Hasto bahkan mengungkapkan kekecewannya terhadap sikap Fadli yang selalu berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal, Partai Gerindra bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Seharusnya menghormati sebagai sesama partai politik yang berada di dalam pemerintahan, Partai Gerindra harus mengambil sikap atas sikap Pak Fadli Zon," kata Hasto.

Urusan kicauan Fadli Zon berbuntut pada isu soliditas koalisi. Inilah yang membuat Gerindra mau tidak mau perlu memberikan reaksi terhadap pernyataan PDIP. "Kepada beliau (Fadli Zon), sudah diberikan teguran. Iya (yang menegur), Pak Prabowo via Sekjen (Sekjen Gerindra Ahmad Muzani)," kata Juru bicara Partai Gerindra Habiburrokhman.

Bahkan Gerindra menyatakan permintaan maaf apabila pernyataan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan, Gerindra secara terang-terangan menyebut kicauan Fadli sebagai pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap partai atau fraksi. 

Dan benar, Fadli seakan "menghilang" seusai mendapat teguran. Cuitan terakhir Fadli Zon terpantau hanya sampai 13 November 2021. Dan hingga Kamis, 18 November 2021, belum ada aktivitas di akunnya. 

Lima hari, Fadli Zon menghilang dari media sosial. Fadli Zon yang kerap mengutarakan pendapat hingga kritiknya melalui media sosial tampak sepi ditelan bumi.

Sebenarnya bukan kali ini saja Fadli getol mengkritik Jokowi. Tak terhitung lagi berapa banyak kritik bernuansa nyinyiran ke Jokowi. Mulai dari menyebut Presiden sukanya baca Doraemon, Nawacita jadi Nawaduka, Sri Mulyani pencetak utang, puisi ada genderuwo di istana, serta sajak sepatu kotor Jokowi. Belum lagi saat Fadli Zon berduet dengan mantan Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah. 

Namun, ada juga pihak-pihak yang menyayangkan sikap "represif" Prabowo terhadap Fadli. Ada yang berargumentasi, bahwa kritik yang dilontarkan Fadli sangat wajar mengingat posisinya sebagai wakil rakyat. Tugas utamanya yakni mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Fungsi pengawasan dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam undang-undang sesuai amanah yang diberikan rakyat. Artinya, meskipun partai politik mempunyai aturan dan kode etik tertentu tetapi aturan internal partai politik setinggi apa pun tak boleh menghambat seseorang menjalankan tugas yang diberikannya oleh rakyat. 

Mestinya gerindra paham, bahwa kritik Fadli Zon merupakan bagian tugasnya mengemban amanah rakyat. Yang keliru ketika menteri dari Gerindra seperti Prabowo Subianto atau Sandiaga Uno melontarkan kritik terbuka. Kalau Fadli ya karena anggota DPR memang kerjanya buat kritik.

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Gerindra telah menerabas ketentuan dalam konstitusi dengan berupaya membungkam Fadli. "Sebab gaji dan kehormatannya yang melekat pada Fadli didapatkan dari rakyat bukan dari partai politik," ujar Fahri.

Ya memang, kalau dipikir, benar juga pernyataan Fahri. Buktinya, Presiden Jokowi sendiri tidak mempermasalahkan tabiat Fadli Zon yang kerap mengkritik dirinya. Bahkan, pada tahun lalu, Fadli bersama Fahri mendapatkan tanda jasa berupa Bintang Mahaputera Nararya dari presiden.

Kala itu banyak yang mempertanyakan keabsahan bintang jasa, salah satu alasannya karena duo Fadli-Fahri kerap mengkritik pemerintah. Namun, Presiden Jokowi tegas mengatakan kritik yang dilontarkan Fadli merupakan bagian dari demokrasi. "Inilah yang namanya negara demokrasi," kata Presiden Jokowi kala itu. 

Jika Presiden Jokowi saja tidak keberatan dengan sikap Fadli, mestinya Prabowo dan Gerindra tidak perlulah sampai membungkam Fadli. Apa karena koalisi, terus merasa tidak enak sendiri? Tapi Pak Jokowi kan enggak masalah. Jadi tidak enaknya ke siapa? Ke Jokowi atau ke PDIP? Kalau kata Fahri, Fadli Zon yang benar, Gerindra yang salah.