Kemanusiaan dan Kebebasan dalam Keterbatasan Darurat

GELOMBANG penyebaran virus covid-19 sudah tak terbendung. Level penularannya begitu cepat dan berbahaya. Situasi ini mengakibatkan khususnya Pulau Jawa dan Pulau Bali dalam situasi darurat. Untuk antisipasi penyebaran virus, pemerintah memberlakuan kebijakan PPKM darurat. Gagasan umumnya merupakan spirit merespons bencana sebagai wujud perlindungan warga agar segera entas dari nestapa sosial yang semakin tajam terlihat di sekitar kita. Namun, muncul anomali yang nyata ketika sebagian warga terenggut hak dasar hidupnya. Bahkan, kebebasan mereka mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, diperlukan cara pandang yang kritis, bagaimana kondisi yang berisiko ini dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang dilematis ini sejatinya dapat terus dimaksimalkan sampai pada semua lapisan pemangku kepentingan agar penolakan terhadap kebijakan yang ada dapat dijawab secara kooperatif bersama-sama di tengah pembatasan yang serbaterbatas ini.

Dimensi kebebasan manusia 

Manusia memiliki kebebasan atas pilihan hidup sebagai konsekuensi lahiriahnya. Dari sudut pandang yang realis, secara faktual dalam diri manusia memiliki karakteristik bipolar. Pada satu sisi, merupakan sumber perilaku yang otonom bagi dirinya dan di lain sisi memiliki keterikatan dengan orang lain melalui proses interaksai sosial.

Kemampuan manusia dalam menentukan tindakannya secara mandiri berelasi dengan bagaimana mempelajari lingkungannya dan kemudian akan direspons dengan tindakan yang dipilih sesuai dengan persepsi yang terbangun di alam pikirnya.

Dalam konteks pandemi, karakteristik bipolar manusia menemukan signifikansinya pada kondisi yang mendorong seseorang untuk bersikap memlilih dengan merdeka, atas setiap pilihannya yang menjadi karakter umum manusia secara alami. Hal itu merupakan konsekuensi dari karakteristik biologis, psikologis, dan sosial yang melekat dalam diri manusia.

Persoalannya ialah, jika pada kenyataannya sering kali kebebasan itu dibatasi oleh faktor lain di luar diri individu yang bertolak belakang dengan dorongan pribadinya, apakah manusia akan selalu bertahan dengan prinsip kebebasannya, atau harus tunduk pada lingkungannya? Di sinilah pentingnya membangun kompetensi diri dan kempetensi sosial agar perilaku yang dipilihnya tidak bertabrakan dan menimbulkan depresi.

Dalam konteks tersebut diperlukan perimbangan antara egoindividu dan pemahaman akan realitas dunianya karena pada dasarnya tumpuan kebebasan itu terletak pada kompetensi atau kemampuan menjalani hidup sesuai dengan pilihan, tunduk pada batasan tertentu yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial. Di sinilah letak substansi kebebasan, yang dideterminasi karakteristik bipolar manusia secara bersamaan sebagai sebuah kodrat.

Pembatasan di tengah keterbatasan

Dengan melihat perilaku protes masyarakat dalam implementasi kebijakan PPKM darurat, tentu tidak bisa serta-merta perilaku tersebut didudukkan sebagai sikap ketidakpatuhan. Dalam kondisi tertentu, perlu ditilik juga apakah kebijakan itu sudah kompromi terhadap segala bentuk kebebasan subjektif masyarakat, dengan segala implikasinya dalam pendekatan psikologis.

Berdasarkan pendekatan karakteristik bipolar manusia, kebijakan PPKM darurat malah menjadi anomali dalam diri individu yang mencederai kebebasan mereka untuk bekerja. Secara alami, akan lari mencari kebebasan dari kebijakan yang mengganggu kehidupan mereka. Malah sering kali justru menjadi justifikasi warga atas perilaku agresi dan frontal mereka yang berdampak rusaknya tatanan hukum dan cenderung mengabaikan keselamatan orang lain. Padahal, kebebasan dalam konsep ini terkait kuat dengan tatanan sosial berdasarkan aturan hukum, tatanan yang melindungi keselamatan dan memungkinkan keamanan materi.

Kohesivitas aturan

Pada dasarnya, rakyat tidak akan menuntut otoritas dan kedaulatan pribadi atas hak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apalagi, negara dengan sistem demokrasi sangat meniscayakan adanya kohesi sosial antara masyarakat dan pemerintahnya. Aturan hukum diciptakan sebagai ekspresi kebebasan yang diberikan rakyat kepada diri mereka sendiri, sedangkan pemerintah berperan untuk menegakkan aturan tersebut.

Bagi pemerintah, peran ini diperuntukkan mewujudkan kebebasan dan pilihan yang teratur. Dengan demikian, ada harga yang harus dibayar rakyat dengan cara menyerahkan sebagian kebebasannya untuk keselamatan bersama. Kebebasan dan konsekuensi hukum merupakan kunci untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah pandemi. Ini adalah kerja sama sosial, upaya kombinasi menyatukan kesukarelaan masyarakat dalam mengejar tujuan bersama untuk kemaslahatan bersama (Hazlitt 1988).

Kerja sama sosial dapat efektif dalam bentuk pola kebajikan utama dalam warga negara, yaitu outonomy dan mutuality. Yang pertama ialah kemampuan untuk bertindak secara bebas dan mandiri melalui pengarahan diri yang bertanggung jawab dalam mengejar kepentingannya sendiri. Yang kedua kesediaan individu untuk mempertimbangkan efek dari tindakan seseorang pada orang lain dan untuk berkolaborasi dengan mereka secara sukarela dalam mengejar tujuan bersama.

Sudah semestinya, bangsa ini berjalan beriringan dengan melepaskan segala tendensi baik personal maupun politik agar segera bebas dari serangan virus ini. Dalam penegakan PPKM darurat, mestinya aparat mendudukkan masyarakat sebagai manusia yang punya hak kebebasan, rasa, dan emosi sehingga ada empati.

Di samping itu, pemerintah juga perlu sinkronisasi lembaganya agar koordinasi dapat berjalan efektif tanpa kontraproduktif. Perlu ikhtiar bersama dalam meningkatkan empati dan dukungan sesama warga, tanpa membebankan segalanya terhadap otoritas tertentu yang sarat dengan keterbatasan karena di sanalah saripati kebebasan dan aspek kemanusiaan betul-betul diuji.