Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
WAWASAN kebangsaan bukanlah suatu konsep yang timbul dalam single action. Namun, ia tumbuh secara perlahan hingga terinternalisasi dalam sikap dan perbuatan. Perempuan politik harus memiliki wawasan kebangsaan yang kukuh dan lurus.
Dimulai dari keluarga
Menurut Gubernur Lemhanas periode 2005-2011 Muladi, wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
Dengan demikian, seorang perempuan politik yang memiliki wawasan kebangsaaan yang benar akan mewujudkannya dalam enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental. Pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga, cinta Tanah Air dan bangsa. Keempat, melaksanakan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kelima, memiliki kesetiakawanan sosial. Keenam, berorientasi pada cita-cita masyarakat adil makmur.
Konsep wawasan kebangsaan yang mencintai NKRI secara utuh ini harus dimulai dari rumah, didiskusikan dengan kelompok keluarga secara lambat dari hari ke hari, hingga kemudian terinternalisasi dalam diri.
Tidak jarang, diperlukan waktu yang panjang sebelum objek dapat dikristalisasi menjadi wawasan. Peran keluarga, yakni perempuan sebagai subjek utama, amat penting dalam mentransformasikan wawasan kebangsaan menjadi nilai-nilai politik.
Keluarga menjadi ruang pembentukan pribadi yang berlangsung seumur hidup, dari anak-anak hingga berumah tangga. Keluarga yang berpegang pada nilai spiritualitas agama, peduli pada sesama, demokatis dan mencintai segala sesuatu yang Indonesia akan melahirkan anak-anak yang memiliki wawasan kebangsaan yang kukuh. Peran perempuan sebagai ibu yang dalam kultur Indonesia umumnya dominan dalam perkembangan tabula rasa anak akan sangat berperan penting.
Lingkungan kedua yang memengaruhi pembentukan wawasan kebangsaan seseorang ialah lembaga pendidikan formal. Pada masa perkembangan, setiap anak menghabiskan waktu terbanyaknya dalam aktivitas sekolah. Oleh karena itu, penanaman wawasan kebangsaan harus dilakukan secara sadar dan sistematis melalui kurikulum sekolah.
Selanjutnya, penanaman melalui lingkungan masyarakat, baik dalam lingkungan kerja, lingkungan pergaulan sosial, maupun lingkungan tempat tinggal. Upaya membangun wawasan kebangsaan harus terus-menerus dilakukan agar jiwa cinta Tanah Air, bela negara dan berjuang untuk kesejahteraan seluruh bangsa tumbuh dan berkembang.
Sejarah panjang
perempuan politik
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan mencatat bahwa kaum perempuan pada masa itu bukan saja mampu melihat ketidakadilan di lingkungannya, tetapi juga berani memperjuangkan alternatif kehidupan dalam mengubah kesenjangan antara kelompok penjajah dan pribumi.
Wawasan kebangsaan dan nilai nasionalisme yang dianut kaum perempuan masih bersifat lokal, yaitu berdasarkan suku. Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, hanya dihadiri kalangan Jawa, sedangkan suku lain dari Sumatra dan belahan timur Indonesia mengirimkan telegram sebagai pernyataan dukungan. Ketika itu kaum perempuan sebatas menuntut kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan dari pemerintah Belanda.,
Seiring dengan berjalannya waktu, perjuangan perempuan Indonesia menemukan bentuknya sebagai perjuangan dengan semangat nasionalisme yang kuat, hingga bermuara pada satu tekad: tidak ada pilihan lain kecuali merdeka. Masa 1945 - 1949 ini bangsa Indonesia, termasuk kaum perempuan, menempuh pendidikan kebangsaannya dalam medan pertempuran.
Dengan bekal seadanya, mereka melakukan latihan paramiliter di tingkat satuan kecil mereka dengan operasi gerilya melawan musuh yang dilengkapi dengan senjata canggih, dan ilmu taktis tempur yang mumpuni. Mereka malas berharap pada perundingan serta diplomasi politik yang dianggap tidak membuahkan hasil terhadap perbaikan kehidupan.
Pakar asing meramalkan akan terjadi suatu masa berakhirnya era negara kebangsaan. Mereka menulis buku tentang The End Of The Nation - State, rujukan ini digunakan untuk memprediksi era digital yang menguasai hampir setiap orang. Apakah wawasan kebangsaan tidak dibutuhkan lagi? Apa peran yang dapat dilakukan perempuan politik?
Indonesia ialah negara kebangsaan yang mapan, kukuh, serta memiliki akar sejarah dan budaya politik tersendiri. Negeri ini telah melewati beragam ujian kebangsaan yang membuatnya makin matang. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap berdiri, karena, nilai nasionalisme yang telah mengakar dan terus dibangun akan melahirkan tunas-tunas baru untuk mempertahankannya.
Perempuan politik sebagai bagian penting dari NKRI dapat memainkan peran strategisnya dalam mengukuhkan wawasan kebangsaan melalui langkah sebagai berikut. Pertama, hadir di dunia politik dengan tekad kuat sebagai jalan pengabdian yang lurus dengan menjauhi cara-cara kotor dan tidak beretika.
Kedua, menggunakan kesempatan bertemu masyarakat sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai cinta Tanah Air, berjuang dan membela negara, bekerja keras mewujudkan cita-cita nasional.
Ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung nilai nasionalisme dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan.
Keempat, memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat agar memahami politik, dalam arti sebenarnya, menjauhi sikap pragmatis dan transaksional agar tidak mencederai demokrasi.
Para konsultan ini sebenarnya memiliki opini-opini, terlebih saat diskusi. Namun, untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tetap perlu diasah.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved