Urgensi Litsus Pancasila

JAUH hari sebelum Pipres 2019, survei Alvara bersama Mata Air Foundation telah menyalakan tanda bahaya yang cukup mengejutkan tentang potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Survei yang dilakukan 10 September hingga 5 Oktober 2017 itu mencatat temuan bahwa 19,4% ASN tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Sementara itu, di lingkungan pegawai BUMN ditemukan pula tak kurang dari 9,1% yang tidak lagi memercayai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Tanda bahaya ini semakin hari semakin nyaring dan butuh mitigasi segera.

Pertaruhan ideologis
Data temuan perihal potensi penolakan terhadap Pancasila sebagai basis fundamental bagi keutuhan NKRI itu tak dapat dipandang enteng, apalagi dibiarkan begitu saja. Bila tidak segera dihadang, dapat menggerogoti setiap sendi utama yang selama 7 dekade telah menopang tatanan hidup bersama dalam nation-state bernama Indonesia.
    
Dalam konstelasi politik nasional, khususnya di panggung kontestasi Pilpres 2019, potensi keterancaman Pancasila semakin mengeras dan tampak makin terang-terangan dengan kentalnya politik identitas berbasis SARA, yang oleh sebagian besar elite politik dipandang sebagai jalan paling cepat merengkuh kekuasaan.
    
Politisasi agama yang dilangsungkan dengan propaganda dan agitasi atas nama kitab suci guna menggalang dukungan bagi paslon tertentu telah membelah dan membagi konstituen seolah-olah menjadi dua golongan belaka, pro-khilafah dan loyalis Pancasila.
    
Kenyataan yang terasa begitu mencemaskan itu disinyalir oleh mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) AM Hendropriyono bahwa kontestasi Pilpres 2019 bukan sekadar pertarungan dua kontestan yang sedang mencari dukungan pemilih, melainkan juga benturan keras antara Pancasila dan khilafah. Akibatnya, tengoklah ujung dari pesta demokrasi lima tahunan itu, yang pada gilirannya mempertontonkan sebuah arena perebutan kekuasaan yang brutal dan berdarah.
   
Rusuh 22 Mei 2019 menjadi bukti nyata tentang merosotnya mutu demokrasi yang disempitkan sektarianisme berbasis sentimen agama. Hujatan, fitnah, perang hoaks, yang dimulai sejak Pilkada DKI 2017 semakin meruyak hingga pertahanan ideologis Republik yang ditegakkan dengan Pancasila semakin tipis, rapuh, dan rentan terkoyak.     
   
Pasca-Pilpres 2019, kebrutalan politik yang dipertontonkan itu semakin hari semakin merusak silaturahim kebangsaan yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya. Tak pelak lagi, hanya karena kalah suara di panggung pilpres, suara-suara separatisme pun digaungkan.
   
Segregasi politik bertransformasi menjadi potensi disintegrasi nasional. Persatuan sedang dalam bahaya. Keutuhan bangunan Republik besar ini sedang di ambang keretakan. Apakah kita hanya akan diam dan berpangku tangan?
   
Menurut saya, dekadensi dan kemunduran parah ini tak mungkin dibiarkan. Segenap anak bangsa harus bangkit untuk menyelamatkan Indonesia dari marabahaya keterpecahan, bahkan kemungkinan perang saudara. Tak ada jalan lain, kecuali memulainya dari Pancasila sebagai philosophische gronslag (dasar filsafat negara) dan pandangan hidup.
 
Pancasila adalah norma tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, norma di atas segala norma. Kebebasan adalah norma. Pancasila adalah norma yang mengatur kebebasan agar tidak menjadi kesewenangan. Silaturahim adalah norma. Pancasila mengatur silaturahim tidak eksklusif, mengecualikan, dan sektarian.

Bagaimana
Langkah mula-mula menyelamatkan Pancasila dari ancaman radikalisme dan segenap upaya keras para penggeraknya untuk mengganti ideologi bangsa dengan khilafah dapat diawali dengan melakukan optimalisasi peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah dibentuk pemerintah berdasarkan Perpres No 54/2018.
    
Adapun yang selekasnya harus dikerjakan ialah memastikan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dari lingkaran dalam, khususnya penyelenggara pemerintahan sendiri, yaitu ASN dan pegawai BUMN.
    
BPIP perlu menyusun program strategis, konkret, dan terukur berupa assessment atau litsus Pancasila bagi calon-calon pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga, calon-calon petinggi lingkungan BUMN yang selama ini sedemikian rapuh pertahanan ideologisnya.
   
Tujuan utama assessment atau litsus Pancasila itu untuk memastikan seluruh pejabat K/L dan segenap calon petinggi dan petinggin BUMN steril dari anutan khilafah dan ideologi non-Pancasila lainnya.
   
Kerja konkret yang secepatnya perlu dilakukan BPIP itu sejalan dengan amanat Pasal 23 UU No 5/2104 tentang ASN, yang secara tegas menyatakan bahwa ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
   
Dengan begitu, melalui program assessment atau litsus Pancasila, BPIP berpeluang menjadi lembaga yang menjamin kebersetiaan para penyelenggara pemerintah terhadap ideologi Pancasila. Baik calon pejabat maupun yang sudah menjabat pada posisi apa pun di lingkungan K/L dan BUMN, dengan dasar hukum yang mengikat, wajib mengikuti assessment atau litsus Pancasila dengan otoritas berada di BPIP.
   
Prinsipnya,  tanpa status lolos assessment atau litsus Pancasila dari BPIP, calon-calon pejabat, baik di lingkungan K/L maupun BUMN tidak dapat  menempati posisi struktural di K/L maupun BUMN. Sementara itu, para pejabat yang terbukti tak lolos assessment atau litsus Pancasila dapat segera diganti dengan mereka yang lebih memenuhi syarat.  
   
Perlu ditegaskan bahwa terminologi 'litsus' di sini bukanlah litsus ala Orba yang pada gilirannya berubah menjadi alat kekuasaan, melainkan litsus berbasis pendekatan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tujuan semata-mata membersihkan birokrasi K/L dan BUMN dari mereka yang berkarakter anti-Pancasila dan merongrong pemerintahan.
   
Bilamana Republik ini dimisalkan seperti sebuah mobil, demokrasi adalah gas dan Pancasila adalah rem. Presiden Jokowi telah menginjak rem itu saat membubarkan HTI. Penangkapan beberapa elite pascakerusuhan 22 Mei juga dapat dibaca sebagai injakan rem Pancasila selanjutnya. Untuk memastikan pertahanan ideologis tetap tangguh dan tidak gampang diguncang, apalagi digantikan oleh ideologi lain, menurut hemat saya, satu injakan rem lagi harus dilakukan keras-keras, yaitu assessment atau litsus Pancasila di lingkungan K/L dan BUMN.