Pertumbuhan 5,17% , Prestasi atau Wanprestasi

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018 tumbuh tipis ketimbang di 2017 menjadi 5,17%. Pengumuman itu disambut dengan tepuk tangan banyak pihak meski masing-masing memiliki makna berbeda untuk tepuk tangan tersebut.

Bagi kubu pendukung pasangan capres-cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, ­pengumuman itu dianggap sebagai prestasi.

Sebaliknya bagi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga Uno, pengumuman itu menjadi bukti bahwa Presiden Joko Widodo wanprestasi atau gagal memenuhi janji kampanyenya pada Pemilu 2014 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipacu pada level 7%. 

Tidak soal Anda memandang capaian itu prestasi atau wanprestasi. Namun, saya mencoba  melihatnya dari dampak pertumbuhan 5,17% itu.

Pada kurun 2010-2014, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terbaiknya pasca-krisis yakni di kisaran 6%. Tren pertumbuhan ekonomi baru menurun jelang berakhirnya masa ­pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke level 5%.

Yang membedakan pertumbuhan ekonomi pada masa itu dengan saat ini ialah elastisitas penyerapan tenaga kerja dari setiap 1% pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mencatat bahwa pada periode 2010-2014, elastisitas penyerapan tenaga kerja hanya 0,22%.

Jumlah itu dapat dilipatgandakan pada periode 2015-2018 menjadi 0,53%. Artinya, meski sama-sama menghasilkan pertumbuhan 5% seperti sekarang ini, kualitas pertumbuhan di era Presiden Joko Widodo lebih baik. Bila pada era sebelumnya 1% pertumbuhan ekonomi hanya bisa menghasilkan penyerapan tenaga kerja 220 ribu orang, kini jumlahnya untuk 1% bisa 530 ribu tenaga kerja.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa penciptaan lapangan kerja di era Jokowi telah mencapai target 10 juta lapangan pekerjaan.

Soal elastisitas tenaga kerja itu, mantan Menko Maritim Rizal Ramli pernah berujar di Badan Anggaran DPR pada 2016 bahwa pemerintah menuju pada besaran angka itu, dan kini hal itu tercapai.

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari terus menurunnya ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. Dua hal itu terjadi saat ini di tengah ekonomi yang hanya tumbuh 5%. Gini ratio 0,384 dan angka kemiskinan 9,66% terendah sepanjang sejarah.

Oleh karena itu, tepat pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution bahwa melihat pertumbuhan ekonomi jangan semata pada angka, tapi juga pada dampak yang ditimbulkan. (E-2)