Langkah Indonesia di Dewan Keamanan Dukung Kemerdekaan Palestina

TERPILIH menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada awal Juni lalu, dianggap menjadi 'gerbang awal' bagi Indonesia untuk memainkan peranan demi mencapai salah satu kepentingan nasional. Posisi strategis Indonesia ini berkaitan dengan salah satu prioritas agenda politik luar negeri kita, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina.

Isu kemerdekaan Palestina ini merupakan isu kompleks yang melibatkan kepentingan kekuatan-kekuatan global maupun kekuatan kawasan di dalamnya. Dapat dikatakan isu kemerdekaan Palestina ialah isu yang 'tersekuritisasi' akibat keterlibatan aktor di luar kawasan, yaitu AS dan Rusia.

Perlu menjadi perhatian kita ialah terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam mengimplementasi resolusi mengenai Palestina yang belum terimplementasi sehingga yang menjadi perjuangan bagi Indonesia ialah bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB?

AS-Rusia telah lama bersaing di politik internasional. Ini terlihat dari dinamika lingkungan strategis global beberapa tahun terakhir, seperti isu aneksasi Semenanjung Krimea dan intervensi militer Rusia di Suriah. Di Eropa, aneksasi Krimea oleh Rusia dianggap sebagai ancaman terhadap arsitektur keamanan kawasan. Hal ini disebabkan Krimea merupakan kawasan bernilai strategis yang memberikan Rusia akses penuh ke Laut Hitam.

Untuk kawasan Timur Tengah, AS-Rusia melibatkan berbagai kubu kekuatan kawasan yang saling berkompetisi, yaitu anti-Iran (Arab Saudi-Israel), Ikhwanul Muslim (Turki-Qatar) dan anti-Israel (Iran-Suriah). Kompetisi kekuatan kawasan dengan melibatkan pihak AS-Rusia terlihat dalam permasalahan di Suriah. Situasi ini menciptakan pola interaksi yang rumit yang berdampak terhadap arsitektur kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Adu kepentingan

Kerumitan tersebut berusaha diselesaikan melalui KTT AS-Rusia di Helsinki pada Juli mendatang. Pertemuan ini akan membahas perihal kepentingan AS-Rusia di Ukraina dan Suriah. Bagi AS, pertemuan tersebut ialah upaya memperbaiki hubungan dengan Rusia dan melakukan bargaining terhadap kepentingan AS di Eropa dan Timur Tengah.

Sementara itu, bagi Rusia, pertemuan KTT ini ialah upaya detente hubungan Rusia-AS untuk melepaskan sanksi yang berlaku ke Rusia. Melihat dari agenda AS di Eropa ialah mengamankan negara-negara sekutunya dari potensi ancaman Rusia. Di Timur Tengah, prioritas AS ialah mengamankan sekutu strategisnya (Israel-Arab Saudi) dan memastikan kekuatan deterrence terhadap Iran.

AS dan kubu anti-Iran berbagi pandangan yang sama mengenai potensi ancaman Iran dan proksinya melalui 'pijakan' di Suriah. Apabila KTT tersebut mencapai deal mengenai Suriah, Rusia akan memengaruhi Suriah mengeluarkan kebijakan melarang keberadaan milisi pro-Iran di kawasan Suriah Selatan yang berbatasan dengan Israel.

Melemahnya Suriah akan memberikan keuntungan terhadap keamanan Israel. Itu karena Suriah merupakan 'lawan' sejak lama dan menjadi sekutu dekat Iran di kawasan. Suriah menyediakan dukungan terhadap organisasi pergerakan Palestina, seperti Hamas maupun milisi Hezbollah di Lebanon yang masuk daftar organisasi terlarang.

Sayangnya, pertemuan AS-Rusia ini dianggap sebagai langkah unilateral AS untuk 'meninggalkan' negara-negara sekutunya. Sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden, kebijakan AS dominan dengan langkah unilateral terlihat dalam beberapa keputusan. Pertama, AS menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran meninggalkan sekutu Eropanya yang terlibat kesepakatan tersebut.

Sikap unilateral AS ini berpotensi merusak kepercayaan sekutunya di Eropa dan mempertanyakan komitmen AS untuk menghadapi potensi ancaman Rusia di Eropa. Kedua, AS melakukan intervensi militer di Suriah dengan meluncurkan serangan udara terhadap fasilitas milik pemerintah Suriah tanpa melakukan konsultasi dengan organisasi internasional dan negara-negara di dalam koalisinya.

Ketiga, pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem merupakan implementasi peace plan AS terhadap kawasan Timur Tengah tanpa berkonsultasi dengan PBB.

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika kubu internal Palestina (Hamas dan Fatah) saling bertikai dalam memperebutkan otoritas pengelolaan wilayah Gaza yang hingga saat ini dalam keadaan terkepung oleh tentara Israel. Terlepas dari semakin rumitnya situasi Palestina, isu ini tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara-negara Teluk.

Namun, jika hal ini dibiarkan akan menyebabkan munculnya potensi intervensi pihak luar yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Selain itu, hal ini akan membuat solusi dua negara semakin tidak jelas.

Kepentingan pragmatis

Secara 'moral politik' seluruh kubu di Timur Tengah memberikan dukungan kemerdekaan Palestina, meskipun hanya secara janji. Arab Saudi dan negara lain di kawasan tidak ingin merusak hubungan dengan AS dan Israel yang lebih menguntungkan. Dalam sidang Organization of Islamic Cooperation States (OIC) hanya mengumpulkan 16 negara anggota dari total 54 yang menentang pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem.

Hal ini terjadi karena membaiknya hubungan Arab Saudi, Mesir, dan Yordania sebagai mitra Arab 'terbaik' Israel. Meski AS maupun Rusia memiliki pandangan yang sama terhadap penyelesaian isu kemerdekaan Palestina, keduanya memilih pendekatan pragmatis dengan menjalin kerja sama dengan Israel di samping memberikan dukungan penyelesaian dalam isu kemerdekaan Palestina.

Berdasarkan fakta di atas, pola interaksi yang rumit di kawasan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya di Timur Tengah. Dominasi unilateralisme aktor kawasan dengan aktor eksternal didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing. Isu kemerdekaan Palestina tidak lagi menjadi prioritas negara-negara di kawasan. Selain itu, melemahnya Suriah sebagai sekutu Iran dalam mendukung Palestina menyebabkan posisi Palestina sedikit sulit.

Setidaknya Indonesia memperoleh gambaran langkah yang dapat dilakukan terkait posisi barunya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertama, menggalang dukungan kolektif masyarakat internasional untuk mengutamakan penyelesaian dengan jalan dialog jika dibandingkan dengan unilateral.

Tradisi kebijakan luar negeri Indonesia yang mengutamakan 'musyawarah' dan dialog untuk menyelesaikan masalah akan dibawa untuk menyelesaikan isu kemerdekaan Palestina. Kedua, penggalangan kolektif terhadap penyelesaian isu kemerdekaan Palestina melalui posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, memiliki kemungkinan untuk berhasil, apalagi secara bilateral Indonesia merupakan mitra strategis bagi AS maupun Rusia.