Kebijakan PB Forki Menuai Protes

KEBIJAKAN Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB Forki) untuk menerapkan pengundian elektronik dan menerapkan wild card pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat menuai protes. Pengurus provinsi Forki menilai kebijakan itu merugikan karateka daerah yang berlaga pada multiajang olahraga nasional terbesar itu.

Ketua Pengprov Forki DKI Jakarta Dody Rahmadi Anwar, kemarin, mengatakan PB Forki telah menganulir hasil Rapat Kerja Nasional PB Forki tahun lalu yang menyebutkan adanya pembatasan umur dan pengundian manual untuk dalam PON 2016 Jabar.
"Dengan adanya kebijakan baru itu, atlet yang berusia di atas 30 tahun bisa tampil, ini merusak proses regenerasi, sedangkan drawing elektronik menyampingkan asas keadilan. Jadi drawing manual itu lebih baik," kata Dody, yang menambahkan bahwa keberatan juga datang dari Pengprov Forki daerah lain.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dedy P