Pembangunan Venue PON Papua harus Tetap Tetap Diselesaikan

MESKI PON 2020 Papua nantinya diputuskan ditunda pelaksanaannya, Komisi X DPR RI mendorong agar penyelesaian pembangunan arena olahraga (venue) tetap dilakukan. Komisi X sendirin secara bulat menyarankakan  pemerintah untuk menunda pesta olahraga tanah air itu hingga tahun depan.

Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno meragukan PON yang rencananya digelar 20 Oktober-2 November 2020 bisa berjalan sesuai jadwal. Wabah covid-19 dinilai mengganggu kesiapan atlet untuk berlaga di Papua.

“Sisa waktu 6 bulan PON 2020 yang jatuh Oktober tahun ini pertanyaannya apakah terealisasi dalam situasi seperti ini?. Bagi saya tidak ada cara lain kita harus ambil kesimpulan agar PON Papua ditunda bukan dibatalkan,” kata Rano dalam rapat kerja virtual bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Selasa (14/4).

Namun, Rano memberi catatan agar anggaran untuk penyelesaian venue dan kesiapan fasilitas lainnya tetap diprioritaskan agar bisa selesai meski PON ditunda. “Kemudian adanya anggaran perawatan venue dipertimbangkan. Jangan sampai ditunda tapi venue rusak,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi X sekaligus Ketua Panja PON XX Abdul Fikri mengatakan pemerintah harus segera memutuskan PON 2020 apakah ditunda atau tidak. Hal itu agar memberikan kepastian kepada atlet serta masyarakat Papua sebagai tuan rumah.

“Lakukan dialog baik-baik dengan penyelenggara, Pemprov Papua serta masyarakat Papua untuk memberi kepastian. Olimpiade saja bisa ditentukan kapan penundaanya. Mohon tidak digantung,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf meminta agar Kemenpora memperhatikan nasib atlet jika adanya penundaan PON 2020. Dia mengusulkan agar para atlet tetap diberi honor dengan catatan atlet melakukan pelatihan mandiri di rumah atau dalam pengawasan.

“Kegiatan pelatnas atau pelatda fisik bisa dilakukan di rumah tetap dalam pantaan pelatihnya, itu agar honor mereka tetap berjalan. Karena atlet banyak menggantungkan dari kegiatan-kegiatan keolahragaan,” jelasnya. (R-1)