Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua un-tuk bersinergi menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2020 di Papua. Ke-siapan venue menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih.
Hal itu diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani seusai rapat gabungan lintas kementerian dan lembaga yang membahas persiapan pelaksanaan PON 2020 Papua di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Selain pimpinan DPR, rapat juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, serta Pangkogabwilhan II Marsda Fadjar Prasetyo.
"DPR mendesak pemerintah pusat dan Pemprov Papua serta kabupaten/kota penyelenggara untuk bekerja keras. Khususnya dalam percepatan penyelesaian pembangunan venue, dan ketersediaan akomodasi," ungkap Puan.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadispora) Papua Alexander Kapisa yang dihu-bungi memastikan pembangunan sarana dan prasarana PON 2020 akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Beberapa venue, seperti Stadion Utama Papua Bangkit, GOR STT Gidi, GOR Trikora, dan GOR Cendrawasih akan selesai pada Maret, sedangkan untuk venue cabor di Timika seperti venue panjat tebing, biliar, dan motor cross akan selesai Juli.
Selain persiapan venue, rapat juga membahas masalah keamanan selama pelaksanaan PON 2020 pada 20 Oktober-2 November 2020. Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan pihaknya mendeteksi adanya potensi kerawanan selama pe-laksanaan PON 2020.
"Namun, kami sudah mela-kukan langkah untuk mence-gah potensi yang ada itu menjadi gangguan nyata. Bersama TNI dan Polri, kami telah melaksanakan operasi gabung-an, baik intelijen maupun pemulihan keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan," ungkap Budi Gunawan.
Penambahan cabor
Di sisi lain, Menpora Zainudin Amali mengatakan akan terus mengupayakan penambahan jumlah cabang olahraga (cabor) PON 2020. Pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Agustus 2019, diputuskan PON 2020 akan mempertandingkan 37 cabang. Sebanyak 10 cabor yang sebelumnya diusulkan, yaitu balap sepeda, bridge, dansa, gate ball, golf, petanque, ski air, soft tennis, tenis meja, dan woodball dicoret terkait ketidaksiapan venue.
Namun, ke-10 cabor diusulkan tetap dipertandingkan di provinsi lain. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 ten-tang Pelaksanaan PON yang mengharuskan PON digelar di satu provinsi. Ditambahkan, Amali, pengajuan revisi PP juga dilakukan untuk PON 2024 yang menurut rencana akan digelar di dua provinsi
"Perubahan PP tersebut telah kami sudah siapkan dan sekarang posisinya ada di Sekretariat Negara. Dengan perubahan PP itu, memungkinkan 10 cabang olahraga yang tadinya tidak masuk, mudah-mudahan bisa dipertandingkan," ucap Amali.
Terkait dengan provinsi yang akan menjadi pendamping Papua dalam PON 2020, Menpora mengaku masih belum menentukan pilihan. "Sudah ada beberapa yang mengajukan, tapi kita belum memutuskan," ungkapnya. (Ykb/R-1)
Progres Pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara
Kapal Pelni Dukung Gelaran PON XXI Aceh - Sumatera Utara
Dia menjaring aspirasi dan meminta masukan soal persiapan PON XXI.
Angka 4 emas melampaui target yang ditetapkan oleh Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Jabar, yakni 2 medali emas.
Dia optimistis target itu bisa terealisasi. Pasalnya, grafik prestasi atlet Jawa Barat dalam sejumlah kejurnas dan single event lainnya terus meningkat.
PSSI juga mempersilakan setiap tim peserta untuk diperkuat maksimal tiga pemain profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved