Kalteng tidak Bisa Bangun Jalan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan tidak ada proyek pembangunan jalan sepanjang tahun ini. Pasalnya, dana yang tersedia sangat minim.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalteng Leonard Samuel Ampung di Palangkaraya, kemarin, memastikan tidak ada pembangunan jalan nasional ataupun provinsi di Kalteng.

Dia menjelaskan jalan dalam kondisi mantap di Kalteng saat ini berkisar 87%. Itu pun memiliki lebar ruas jalan 4,5 meter. Untuk ditingkatkan menjadi selebar 7 meter diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

Dia memaparkan, sejumlah titik ruas jalan di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, kerap digenangi banjir. Padahal, akses jalan itu memiliki posisi vital karena menghubungkan Palangkaraya dengan empat kabupaten, yakni Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.

“Pembangunan jalan layang di Bukit Rawi tidak disetujui dan hanya diberikan dana relokasi untuk menutup lubang di jalan itu saja. Padahal seharusnya jalan itu ditinggikan karena rentan putus jika banjir,” ujarnya.

Selain itu, ruas jalan poros selatan yang menghubungkan Palangkaraya dengan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sudah rusak parah.

“Padahal, itu urat nadi distribusi antara Palangkaraya dan Banjarmasin. Hingga akhir Maret, belum ada tanda-tanda dananya turun.”

Leonard memaparkan penanganan 2.002 km ruas jalan nasional dan 1.100 km ruas jalan provinsi di Kalteng membutuhkan dana hingga Rp4 triliun per tahun.
Namun, imbuh dia, anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional yang turun baru sekitar Rp800 miliar. Adapun untuk jalan provinsi baru Rp300 miliar. Karena keterbatasan anggaran, Leonard mengakui penanganan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Di Jawa Tengah, DPRD Wonogiri menyayangkan kelambanan penanganan ruas jalan yang rusak.

“Sungguh disesalkan jika tidak segera bergerak. Jika sampai terjadi kecelakaan karena jalan berlubang, warga berhak menggugat. Sebaiknya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan Bina Marga untuk bergerak,” tegas Ketua Komisi III DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku tidak kaget jika kena damprat warga soal jalan berlubang. “Ya, patut dipahami karena tahunya warga, jalan berlubang menjadi tanggung jawab pemkab. Padahal tanggung jawab kita ya mengelola jalan kabupaten, bukan provinsi,” ujar dia.

Minta bantuan
Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, akan meminta bantuan anggaran ke pemerintah pusat ataupun provinsi menyusul rencana pemindah-an pusat pemerintahan ke Kecamatan Cibeureum.

Pasalnya, APBD Kota Sukabumi yang hanya di kisaran Rp1,2 triliun per tahun tidak akan mampu mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota yang diprediksi membutuhan dana ratusan miliar rupiah.

“Kalau mengandalkan APBD Kota Sukabumi tidak akan mampu. Kami coba cari celah dengan mengusulkan bantuan anggaran ke mana-mana,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Rudi Juansyah. (LD/WJ/BB/N-1)