Infrastruktur Kikis Ketimpangan

Pembangunan infrastruktur di Indonesia diakui terlalu banyak rencana dan minim implementasi karena banyak hambatan perizinan yang tak penting.

KETIMPANGAN kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi era keterbukaan global.

Di saat perekonomian Indonesia bertumbuh cukup pesat dalam satu dekade terakhir, kesenjangan justru kian memburuk. Dengan berkaca dari fakta itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah akan terus menguatkan komitmen untuk memperbaiki masalah tersebut.

"Salah satu negara yang paling timpang ialah negeri kita. Saya berjanji untuk memperbaiki kondisi ini secara bersama-sama," ujar Kalla saat berpidato dalam Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin.

Kalla mengatakan sesuatu hal yang tidak seimbang harus diperbaiki seluruh lapisan. Ia menyitat salah satu hasil laporan kajian Bank Dunia yang menyebutkan 50,3% kekayaan bangsa ini ternyata hanya dikuasai 1% keluarga Indonesia. Sebaliknya, 99% keluarga harus berbagi dari 49,7% kekayaan nasional lainnya.

"Kita bicara tentang keadilan agar kondisi ke depan tidak terganggu. Bangsa ini harus meningkatkan tingkat keadilannya secara bersama-sama," kata Wapres.

Organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, termasuk ICMI, lanjutnya, harus bersepakat dan bersama mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang bermartabat.

"Kunci utama bermartabat ialah berdaulat di bidang politik dan agama serta mandiri dalam bidang ekonomi," urainya.

Secara angka, Indeks Gini yang menjadi salah satu ukuran ketimpangan kesejahteraan saat ini memang masih tinggi, yakni 0,41. Pemerintah pada APBN 2016, menargetkan rasio itu turun menjadi 0,39.

Namun, menurut ekonom Universitas Indonesia Muliadi Wijaya, upaya menurunkan Indeks Gini itu bukan perkara mudah. "Bisa butuh 10 tahun menurunkan Indeks Gini jadi 0,39," cetusnya, kemarin.

Ada beberapa hal yang mesti dimaksimalkan jika pemerintah sungguh-sungguh bertekad mengikis ketimpangan. Yang paling utama, kata dia, ialah penciptaan lapangan pekerjaan, terutama tenaga kerja tidak terdidik.

Jurus lain ialah pemberdayaan usaha mikro, baik dengan pengayaan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat maupun dengan memberikan akses perbankan yang luas untuk permodalan.

"Kalau hanya mengandalkan insentif fiskal, tidak akan cukup karena yang harus didorong itu jumlahnya banyak di Indonesia," ungkap Muliadi.

Fokus infrastruktur

Dalam hal itu, saat memberikan sambutan pada Kongres XX Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan fokus pemerintah ke depan ialah pembangunan infrastruktur.

Presiden mengakui selama ini pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu banyak rencana dan minim implementasi. Ia mencontohkan rencana pembangunan mass rapid transit (MRT) yang lama terbengkalai.

"Dulu karena terganjal banyak perizinan yang tak penting dan mesti dipangkas," ucap Jokowi.

Dia berharap semua pembangunan infrastruktur yang saat ini telah di-groundbreaking, seperti tol, bendungan, dan kereta api di Sumatra, dapat berjalan dengan maksimal.

Untuk mewujudkannya, Jokowi mengaku tidak akan mundur. Ia memberikan contoh di beberapa ruas tol yang dibangun, pembebasan lahannya bahkan belum tuntas 100%. "Enggak usah ragu-ragu, ini untuk kepentingan umum," tegasnya. (Fat/Pol/E-1)