Jatim Siaga Kemarau 2026, Gubernur Instruksikan Seluruh Kepala Daerah Perkuat Mitigasi Pertanian

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mengeluarkan instruksi ke  seluruh Kepala daerah di Jawa Timur  untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau 2026 terhadap produksi pertanian.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.  

“Langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat (2/4).

Baca juga : Jawa Timur Cetak Rekor Lulusan SNBP 2026 Terbanyak

Upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Baca juga : Tinjau Banjir Pasuruan, Gubernur Khofifah Instruksikan Penyiagaan 10 Pompa di Rejoso

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret. Yakni dengan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (early warning system) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfataan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Selanjutnya, mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah. Selanjutnya keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah.

Terakhir, Khofifah menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertaniaan khususnya pangan tetap optimal,” katanya.(E-2)