Politik Uang, Operasi Tangkap Tangan Disiapkan

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banjarnegara, Jawa Tengah, menyiapkan operasi tangkap tangan (OTT) politik uang selama masa kampanye. Panwaslu akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“OTT merupakan langkah paling efektif karena petugas dapat langsung menangkap pemberi dan penerima uang sekaligus barang buktinya. Mekanisme OTT tengah kami siapkan,” cetus anggota Panwaslu Banjarnegara Widi Gunawan, kemarin.

Ketua Panwaslu Banjarnegara Nurma Ali Ridlwan mengatakan ancaman pidana bakal dikenakan jika terjadi praktik politik uang. Namun demikian, pihaknya bakal menempuh upaya preventif dahulu di antaranya dengan mengintensifkan sosialisasi. “Kalau sampai terjadi, terancam pidana,” serunya.

Upaya menghadang praktik politik uang juga disiapkan Panwaslu Kota Yogyakarta dengan memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Jumlah TPS yang rawan dengan politik uang terpetakan di 66 TPS dan sembilan TPS masuk kategori rawan dari aspek keterlibatan penyelenggara negara (ASN).

“Jumlah TPS rawan terbesar adalah dari aspek kepatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang terpetakan di 199 TPS dari total 794 TPS di Kota Yogyakarta,” jelas Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta M Agus Yasin.

Di antara sejumlah faktor kerawanan, potensi konflik merupakan salah satu isu yang diperhatikan Bawaslu RI dalam Pilkada Bangka Belitung. Panwas diminta Bawaslu untuk memetakan potensi kerawanan untuk dapat ditangani khusus, dengan menempatkan petugas Bawaslu pusat.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Soedarmo, menyayangkan sikap lamban Panwaslu dalam menindaklanjuti segala macam pelanggaran pilkada.

Salah satu kasus pelanggaran yang mencolok ialah kasus ASN yang bersikap tidak netral di Aceh Jaya. “Harus segera ditindalanjuti.”

Ketua Panwaslu Aceh Samsul Bahri berdalih kelambanan terjadi akibat minim SDM.

KPU Kabupaten Sarmi, Papua, menolak calon pengganti Mesak Manibor, salah satu kandidat bupati Sarmi karena belum diserahkannya dokumen B1 KWK dari Partai Gerindra selaku pengusung calon.

Pencalonan bupati petahana Mesak Manibor dilakukan pada 23 Desember 2016 menyusul terbitnya putusan MA terkait kasus korupsi yang menjeratnya. (LD/AT/AU/RF/FD/PO/MC/N-4)