Kembangkan KEK Pelabuhan Mekar Putih Masuk Jaringan Pelabuhan Nasional

PELABUHAN Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan masuk dalam jaringan pelabuhan nasional sebagai bagian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotabaru. 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Fitri Heryadi, Senin (9/3) mengungkapkan Pemprov Kalsel telah mengusulkan pelabuhan Mekar Putih  di Kotabaru masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 2026. "Sudah kita usulkan kepada Kementerian Perhubungan dan sudah berproses. Kita juga akan menyelesaikan FS dan Dokling yang diminta Bappenas sebagai kelengkapan dokumen untuk percepatan status KEK," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu Dinas Perhubungan bersama Bappeda, Tim dari ITS dan Calon Pengelola KEK telah melakukan audiensi ke Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan terkait pengusulan Pelabuhan Mekar Putih Baru masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) tahun 2026.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengatakan, upaya menjadikan pelabuhan Mekar Putih Kotabaru sebagai pelabuhan nasional merupakan bagian penting dalam integrasi logistik daerah. "Langkah ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Kotabaru. Sekaligus pendukung Ibu Kota Negara Nusantara," tuturnya.

Masuknya Mekar Putih ke dalam peta pelabuhan nasional, akan memberikan kepastian hukum dan daya tarik investasi di Kalimantan Selatan khususnya wilayah pesisir. Lebih jauh  Suprapti mengatakan pihaknya menerapkan skema sharing dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Mekar Putih.

"Pembangunan fisik fasilitas pelabuhan menjadi tanggung jawab pihakoperator atau perusahaan pemegang konsesi kawasan KEK tersebut. Strategi ini diambil agar pemerintah tidak memikul beban finansial terlampau besar, mengingat pelabuhan ini bersifat profit-oriented bagi kawasan industri," ujar Suprapti.

Sementara Pemprov Kalsel akan terus memastikan ekosistem ekonomi di kawasan KEK tidak jalan di tempat, melalui pembangunan infrastruktur pendukung di luar kawasan pelabuhan. (E-2)