Korwil MBG Kota Banjarbaru Evaluasi Menu Ramadan

Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendapatkan sejumlah laporan dari penerima manfaat terkait menu paket MBG bulan Ramadan yang menjadi bahan evaluasi.

Adapun paket MBG yang disalurkan selama Ramadan bentuknya adalah makanan kering berupa roti, telur, hingga buah-buahan. Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kota Banjarbaru, Citra Nurfitriani, membeberkan bahwa pihaknya mendapati sejumlah evaluasi seperti keluhan tidak adanya menu susu dalam paket MBG Ramadan. 

"Sejauh ini memang banyak evaluasi karena merupakan tahun pertama MBG Ramadan. Kedepan akan kami evaluasi besar-besaran, agar  diperbaiki," ujar Citra Nurfitriani, Rabu (4/3).

Baca juga : Seusai Mengonsumsi MBG, Belasan Siswa di Muarojambi Dilarikan ke Rumah Sakit

Citra menjelaskan, sejak awal MBG Ramadan berjalan langsung dari Kepala BGN tidak mewajibkan menu susu dalam paket makanan. BGN pun saat ini katanya mempedomani paduan gizi seimbang dari Kemenkes RI yang mengganti 4 Sehat 5 Sempurna menjadi Isi Piringku. Di Banjarbaru sendiri, sudah ada 28 SPPG yang telah beroperasi dan ada 90 buah SPPG yang masih dalam tahap pembangunan.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menilai pelaksanaan MBG di lapangan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. “Programnya bagus, tetapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Banyak keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang disajikan tidak benar memenuhi standar gizi dan juga tidak disukai anak-anak,” ujar Gusti Iskandar.

Menurut Gusti Iskandar, MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, manfaat tersebut tidak akan tercapai jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai ketentuan.

Baca juga : HUT ke-74 Presiden, MBG Serentak Hidangkan Menu Favorit Prabowo, Apa Isinya?

Alokasi anggaran MBG sebesar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi sebenarnya sudah cukup untuk menyediakan makanan bergizi. “Anggaran sebenarnya memadai. Tapi menu yang diberikan jauh dari standar gizi,” tegasnya.

Permasalahan lainnya adalah banyak pengelola dapur MBG (SPPG) kurang memperhatikan cita rasa makanan yang menyebabkan siswa enggan mengonsumsi makanan disediakan.  Bahkan, siswa di beberapa sekolah memilih tidak mengambil jatah MBG.

TERIMA BANYAK LAPORAN
Gusti Iskandar mengaku telah menerima banyak laporan masyarakat dan beberapa kali menyaksikan langsung praktik MBG di lapangan. Ditemukan menu yang disajikan terkesan asal-asalan dan nilainya jauh di bawah standar sehingga tidak layak disebut sebagai makanan bergizi.

Karena itu Badan Gizi Nasional diminta memperketat pengawasan sekaligus menetapkan standar menu yang jelas dan wajib dipatuhi seluruh pengelola dapur MBG. 

Pada bagian lain, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah, beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B (ibu hamil, menyusui dan balita) di daerah dinilai belum maksimal. Tercatat dari sekitar 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalsel, baru 52 yang melayani kelompok 3B dengan distribusi melibatkan 713 TPK. (E-2)