Kepala BNPB Serahkan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Tahap Kedua di Sumatra Barat

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, hadir langsung di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, untuk menyerahkan dana bantuan stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Ini merupakan tahap kedua penyaluran bantuan. Tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak di 25 kabupaten/kota pada Februari lalu. Saat ini, bantuan disalurkan kepada 19 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut,” ujar Suharyanto di Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, Selasa (3/3).

Baca juga : Kepala BNPB Pastikan Korban Banjir Sumatra Dapat Rumah

Khusus di Sumatera Barat,  bantuan Tahap II ini diserahkan kepada warga korban bencana di dua kabupaten/kota, yaitu: Tanah Datar dan Pesisir Selatan. Untuk Kabupaten Tanah Datar, bantuan diberikan pada 126 kepala keluarga (KK) penerima, dengan nilai bantuan mencapai Rp2,865 miliar. Adapun untuk Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan diberikan pada 103 KK dengan nilai bantuan total senilai Rp2,415 miliar.
Dengan demikian, seluruh 14 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Sumatera Barat telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang. “Tentu saja ini bukan yang terakhir. Apabila nanti ada penambahan data yang diajukan, kami akan salurkan pada tahap berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah,” tegas Suharyanto.

Pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah. Sementara itu, bagi rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Kepala BNPB memastikan bahwa di Provinsi Sumatra Barat saat ini tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. “Semuanya telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga/saudara sambil menerima DTH,” katanya.

Baca juga : Sambangi Pengungsi Banjir di Kudus, Kepala BNPB Tegaskan Kehadiran Pemerintah di Tiap Bencana

HUNTAP JADI FOKUS
Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa fokus penanganan saat ini di Sumatra Barat adalah pembangunan hunian tetap (Huntap). Beberapa kabupaten/kota telah membangun Huntap secara terpusat dengan kerja sama berbagai lembaga dan kementerian. Sedangkan Huntap in situ (dibangun di lokasi rumah lama) akan ditangani langsung oleh BNPB.
“Pembangunan ini tidak menunggu Huntara selesai sepenuhnya, melainkan berjalan paralel. Masyarakat yang telah mengajukan lahan dapat segera dibangunkan hunian tetap,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan stimulan rumah rusak ringan, Erwin, warga Desa Tanjung Sawah, Nagari Padang Lawe, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, menyatakan rasa syukurnya atas bantuan stimulan ini. Rumahnya rusak akibat banjir yang menyebabkan penumpukan lumpur dan merusak pintu serta bagian lainnya.

“Saya sangat berterima kasih atas bantuan ini. Dana tersebut akan saya gunakan untuk merenovasi rumah. Semoga bencana seperti ini tidak lagi melanda daerah kami,” ucap Erwin.

Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRPB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang hadir dalam acara serupa di Bireuen, Aceh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Kita akan berupaya secepat mungkin. Mohon kerja sama semua pihak. Kami juga telah menetapkan rencana induk tahap pertama untuk penanganan bencana Sumatera ini,” kata Pratikno.

TIDAK ADA KORBAN JIWA
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa meskipun wilayahnya mengalami dampak bencana yang masif, tidak tercatat adanya korban jiwa. Hal ini, menurutnya, didukung oleh keberhasilan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berjalan di daerah tersebut.

“Masyarakat kami telah dilatih oleh BNPB mengenai mitigasi dan evakuasi saat bencana. Begitu mendapat informasi dari BMKG, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, program Tangguh Bencana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dievakuasi,” ujar Eka Putra di Kantor Bupati Tanah Datar.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strateginya adalah pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digulirkan sejak 2012. Desa tangguh mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisasi sumber daya masyarakat, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas untuk menekan risiko bencana.

Program ini dikelola oleh BNPB dan BPBD, dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

BENTUK MITIGASI
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa program Desa Tangguh Bencana merupakan bentuk mitigasi yang harus terus digalakkan. Saat ini, terdapat sekitar 3.000 desa rawan bencana yang hampir setiap tahun terdampak. Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas implementasi Destana. Meski demikian, jumlah desa yang telah memiliki program ini masih terbatas, baru sekitar 300 desa.

“Testimoni dari Bapak Bupati menjadi masukan berharga bagi kita semua. Desa tangguh bencana terbukti sangat efektif. Di Tanah Datar, meskipun bencana sangat masif, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini salah satu bukti pentingnya mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana,” kata Suharyanto. (E-2)