Dedi Mulyadi: Pinjaman Rp2 Triliun untuk Infrastruktur, Bukan akibat PKB

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan rencana pinjaman daerah senilai Rp2 triliun tidak ada kaitannya dengan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang pernah diterapkan.

Ia mengeklaim program pemutihan pajak tersebut memberi dampak positif terhadap pendapatan daerah, menambah sekitar 1,4 juta wajib pajak baru di Jabar.

“Pembebasan pajak kendaraan bermotor justru sangat menguntungkan. Mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Adapun rencana pinjaman pembangunan yang diarahkan ke BJB saat ini masih dalam tahap pengkajian. Opsi tersebut muncul bukan karena penurunan pendapatan pajak, melainkan akibat tertahannya hak keuangan Pemprov Jabar dari pemerintah pusat,” jelas Dedi dikutip pada Senin (2/3/2026).

Baca juga : KDM Kunjungi 12 Perempuan Asal Jabar Korban TPPO di Sikka

Alasan Pinjaman Daerah

Dedi menjelaskan ada dua alasan utama opsi pinjaman muncul. Pertama, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak tahun 2023–2025 belum sepenuhnya diterima, dengan nilai diperkirakan mendekati Rp1,5 triliun. Sebagian lebih dari Rp1 triliun sudah diakui. Kedua, penundaan DBH pajak 2026 sekitar Rp2,43 triliun. “Ini sudah lebih dari Rp3 triliun keuangan Pemprov Jabar yang tertunda dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Meskipun kondisi fiskal ketat, Dedi menegaskan agenda pembangunan strategis tetap berjalan. Proyek prioritas seperti pembangunan Jalan Puncak II (lebih dari Rp1 triliun), underpass Cimahi (Rp150 miliar), underpass Citayam di Depok (Rp170 miliar), serta flyover Bulak Kapal di Bekasi (Rp270 miliar) tetap menjadi fokus.

Dedi menambahkan, jika pinjaman direalisasikan, masa pelunasan dibatasi hingga akhir masa jabatannya pada 2030. “Pinjaman hanya berlaku saat saya memimpin, tidak akan membebani kepemimpinan berikutnya,” ujarnya.

Baca juga : Gubernur Dorong bjb Bermitra dengan Industri yang Berinvestasi di Jabar

Dukungan DPRD Jabar

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyatakan mendukung rencana pinjaman daerah Rp2 triliun untuk menutupi beban fiskal dan membiayai proyek infrastruktur 2026. Langkah ini dianggap realistis di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,4 triliun, tunggakan DBH sejak 2023, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

“Belum lagi tunggakan pembayaran sekitar Rp631 miliar yang harus diselesaikan tahun ini. Skema peminjaman ini lebih layak dilakukan daripada menghentikan atau menunda program prioritas yang sudah disepakati bersama DPRD,” ujar Ono.

Ono menambahkan, pinjaman ini bukan untuk proyek baru di luar APBD 2026, melainkan menopang kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk pengembangan Puncak Bogor II dan proyek strategis lainnya. Proses tetap melalui persetujuan DPRD, kemungkinan dituangkan dalam perubahan APBD 2026. Cicilan diperkirakan dibagi tiga hingga empat tahun, mulai 2027 hingga 2030, dengan beban sekitar Rp200–300 miliar per tahun.

“Struktur APBD Jabar masih mampu menanggung cicilan, meski provinsi juga membayar kewajiban utang lama sekitar Rp600 miliar per tahun, termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Proyek infrastruktur prioritas penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurai kemacetan di pusat aktivitas seperti Puncak Bogor, Kota Bekasi, dan kawasan Rebana,” tambah Ono. (AN/I-1)