Ribuan Pejabat Birokrasi Daerah Dikukuhkan

RIBUAN pejabat organisasi perangkat daerah di berbagai daerah dilantik untuk mengisi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengukuhkan kembali 1.195 pejabat eselon II, III, dan IV pada organisasi perangkat daerah (OPD) 2017.

“Mutasi ini setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” kata Sekda NTT Fransiskus Salem, kemarin.

Terdapat lima OPD baru yang terdiri atas tiga dinas dan dua biro, yaitu dinas perdagangan, dinas kebudayaan, dinas perumahan dan permukiman, biro pengadaan barang dan jasa, dan biro kerja sama pemerintah dan nonpemerintah.

Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola melantik 1.156 pejabat yang terdiri atas 52 pejabat tinggi pratama (eselon II), 301 pejabat administrator (eselon III), dan 803 pejabat pengawas (eselon IV).

Dari ke-52 pejabat tinggi pratama, ada enam yang bergeser tempat dan selebihnya mengisi posisi semula.

“Saya tahu di antara Saudara-Saudara yang dilantik, ada yang berseri-seri dan ada yang bersedih-sedih dan galau, tetapi percayalah apa yang saya lakukan ini adalah yang terbaik,” ujar Longki dalam sambutannya.

Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gubernur Sugianto ­Sabran melantik 810 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Setda Kalteng.

Dalam pelantikan yang digelar di rumah jabatan gubernur Istana Isen Mulang, Sugianto menegaskan tidak akan ragu untuk menindak pegawai yang bersalah.

“Karena itu, jangan coba-coba karena saya sudah perintahkan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli),” tegasnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melantik 48 pejabat eselon II dan 6 pejabat eselon III di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. “Tadinya saya ingin pelantikan di tengah laut, pakai alat pelampung, atau di kuburan. Tetapi jabatan adalah kehormatan, tidak boleh dibuat main-main. Ada etika pemerintahan, jadi di sini saja.”

Syahrul menegaskan pejabat yang dilantik telah memiliki kompetensi, dedikasi, dan prestasi yang teruji.

Harus laksanakan
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Jawa Tengah, Budiyono, diimbau untuk melaksanakan kewajiban selaku penyelenggara pemerintahan.

“Suka atau tidak suka harus dilaksanakan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ganjar mengatakan itu terkait dengan sikap Budiyono yang tidak kunjung melantik pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati padahal telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan informasi yang beredar, terkatung-katungnya pelantikan itu lantaran terjadi tarik-menarik kepentingan antara Budiyono dan Bupati nonaktif Pati, Haryanto.

Hingga akhirnya, Budiyono melantik para pejabat eselon di Pati, tadi malam.

Ganjar menilai Budiyono seharusnya bersikap transparan. “Bongkar saja kalau ada ketidakberesan dalam pengangkatan itu, saya malah senang,” ujar Ganjar.

Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Pati yang tidak mau disebutkan namanya mengaku mundurnya peng­ukuhan sempat menjadikan pemerintahaan lumpuh. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada kejelasan.” (AS/LN/SS/Ant/N-1)