Bukan Soal Kenyamanan, Mobil Operasional Gubernur Disebut Penunjang Konektivitas Kaltim

SOROTAN publik terhadap pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar terus bergulir. Menjawab polemik tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kendaraan itu dibutuhkan untuk mendukung tugas kepala daerah di lapangan.

Menurut Sri, mobil yang dimaksud berkapasitas mesin yang tinggi. Spesifikasi tersebut, katanya, dipilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kaltim yang tidak selalu mudah dijangkau kendaraan standar.

“Kondisi geografis Kaltim ini tidak ringan. Masih banyak wilayah dengan akses terbatas, jalur tanah, bahkan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terbuka,” ujarnya.

Ia menyebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dikenal kerap turun langsung ke lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan infrastruktur. Dalam sejumlah kunjungan, medan yang ditempuh dinilai cukup berat dan berisiko.

Sri mencontohkan kunjungan ke wilayah Kesotek, Kecamatan Bongan. Saat itu, rombongan disebut sempat mengalami kendala karena akses jalan yang belum memadai dan harus melewati kawasan hutan.

“Sudah diberi tahu tidak ada jalan, tetapi beliau ingin memastikan sampai sejauh mana jalur itu bisa ditembus. Waktu itu sempat tertahan,” katanya.

Ia juga mengaku pernah mengikuti kunjungan lapangan di mana rombongan harus mengganti kendaraan karena mobil sebelumnya tidak mampu melintasi medan ekstrem.

“Saya pernah ikut dan memang harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Jadi kendaraan kepala daerah memang seharusnya bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan di Kaltim,” ujarnya.

Menurut Sri, kemampuan kendaraan menembus medan berat berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan strategis, terutama dalam penentuan prioritas pembangunan infrastruktur dan pembukaan konektivitas wilayah.

“Kalau akan memutuskan membuka atau mendukung suatu ruas jalan, tentu harus mengetahui langsung kondisi riil di lapangan. Itu menyangkut akses ekonomi dan konektivitas daerah,” jelasnya.

PENGUATAN KONEKTIFITAS
Ia menambahkan, penguatan konektivitas menjadi agenda penting pemerintah provinsi, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kaltim. Pembukaan jalur baru dinilai tidak hanya berdampak bagi masyarakat lokal, tetapi juga membuka akses dari provinsi tetangga, termasuk Kalimantan Utara.

“Ini bukan hanya untuk sekarang, tetapi jangka panjang. Kalau jalur itu terbuka, dari mana saja orang bisa masuk? Kaltara sudah menunggu, IKN juga menunggu,” tuturnya.

Terkait status kendaraan tersebut, Sri mengaku tidak mengikuti secara rinci apakah unit sudah operasional atau masih dalam proses pengadaan. Ia juga belum dapat memastikan apakah kendaraan tersebut telah resmi tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Kaltim atau masih dalam tahapan distribusi.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dari sisi kebutuhan operasional, kendaraan dengan spesifikasi tinggi dinilai relevan dengan karakter geografis Kalimantan Timur.

“Yang jelas, kalau kepala daerah ingin memastikan langsung kondisi lapangan sebelum mengambil kebijakan, kendaraan yang digunakan memang harus mendukung,” pungkasnya. (E-2)