Tekan Lonjakan Harga, Sumut Masifkan Operasi Pasar Murah

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara memerketat pengawasan harga dan menggencarkan operasi pasar menjelang Idulfitri 2026. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi spekulasi harga sekaligus menjamin daya beli masyarakat tetap terjaga.

Plh. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut Yosi Sukmono mengungkapkan, saat ini tren harga sejumlah komoditas hortikultura mulai menunjukkan penurunan ke level yang lebih rasional.

"Kami memastikan stok dalam kondisi cukup. Untuk daging sapi, koordinasi dengan Bulog dan produsen lokal terus diperkuat agar suplai berkala tetap terpenuhi demi stabilitas harga," ujar Yosi di Medan, Selasa (24/2).

Baca juga : Pasar Jaya Targetkan 500 Kali Pasar Murah Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

Sebagai bentuk aksi nyata, Pemprov Sumut menggelar Operasi Pasar di delapan kabupaten/kota. Meliputi Asahan, Sibolga, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Padangsidimpuan dan Pematangsiantar.

Adapun ragam komoditas yang disalurkan meliputi beras, Minyakita, gula pasir, hingga telur ayam.
Yosi menegaskan, pihaknya bersama Satgas Pangan akan terus memantau rantai distribusi dari hulu hingga hilir guna mencegah praktik penimbunan.

"Akan ada tindakan tegas terhadap langkah penimbunan. Kami meminta produsen dan distributor bekerja sama dengan baik," cetusnya.

Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali Jelang Ramadan & Idulfitri 2026

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying mengingat stok pangan dalam kondisi aman.

Namun Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mencatat sejumlah daerah memiliki angka inflasi yang jauh melampaui rata-rata provinsi. Yakni Pematangsiantar (4,7%), Padangsidimpuan (4,99%), Sibolga (5,28%) dan Gunung Sitoli (8,68%).

Khusus untuk Pematangsiantar, daerah itu mengalami anomali harga cabai merah meski lokasinya sangat dekat dengan sentra produksi cabai di Simalungun.

"Berdasarkan data PIHPS per Senin (23/2), harga cabai merah di Medan Rp32.900 per kg, sementara di Siantar justru lebih mahal mencapai Rp39.500 per kg. Padahal Simalungun sedang panen. Ini menunjukkan adanya masalah pada tata niaga dan distribusi," terangnya.

Gunawan mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus mampu memetakan anomali harga di kawasan tertentu agar kebijakan stabilisasi menjadi lebih efektif. Masalah distribusi yang membuat barang justru mengalir ke wilayah lain karena daya saing harga perlu segera dicari solusi permanen.

Pembangunan supply chain yang efektif menjadi langkah yang sangat penting. tidak hanya untuk cabai, tetapi juga komoditas lain seperti ikan segar, daging ayam dan daging sapi.

Gunawan merujuk pada keberhasilan Jakarta atau Singapura yang tetap mampu mengendalikan harga meski tidak memiliki sumber daya alam yang mumpuni.

"Kenaikan harga sedikit saja sangat rentan menekan belanja masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan. Pemerintah daerah harus kreatif dan maksimal dalam menjaga inflasi di wilayah masing-masing, terutama di momen belanja besar seperti saat ini," pungkasnya. (YP/E-4)