Manajemen Bencana belum Seragam

HINGGA kini Provinsi Jawa Timur tidak memiliki anggaran khusus kebencanaan. Satu-satunya anggaran diperoleh dari bantuan Gubernur Jatim Soekarwo melalui anggar­an belanja tak terduga (BTT).

Anggaran itu dikeluarkan untuk kebutuhan operasional rutin. Bila terjadi bencana, anggaran yang dikeluarkan ialah BTT. “Bila ada daerah yang mengalami bencana, dana BTT baru bisa dicairkan dengan persyaratan yang sangat ketat,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sudarmawan, kemarin.

Dalam setahun, APBD Jatim bisa menghabiskan Rp100 miliar untuk BTT. Bila habis, gubernur mengambil kebijakan tertentu. Misalnya, pada 2016, 27 kabupaten dan kota di Jatim mengajukan status siaga darurat bencana sebab wilayah mereka mengalami banjir, tanah longsor, dan puting beliung.

“Namun, gubernur belum menyetujui status tersebut. Bencana alam seperti banjir, longsor di daerah masih belum parah. Sifatnya masih sporadis,” tukasnya.

Lain lagi dengan Kota Bandung, Jawa Barat, yang tidak memiliki BPBD. Urusan kebencanaan masih diserahkan kepada OPD Kebencanaan Kota Bandung yang mendapat anggaran Rp34 miliar pada 2016 lalu.

Jumlah itu dianggap masih kurang oleh Kepala DKPB Kota Bandung Ferdi Ligaswara. “Kami kekurangan personel juga karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Anggapan itu dimentahkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. “Sama saja kan. Ada bencana, pengungsian dan logistiknya diurus juga, enggak beda,” katanya.

Turun
Alokasi anggaran bencana di APBD 2017 Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dilaporkan turun sekitar Rp1 miliar ketimbang tahun lalu karena defisit APBD. Tak hanya itu, hibah dana bencana yang masuk dari APBD Perubahan 2016 dihapus.

Sebelumnya, pada 2016 Temanggung memiliki total anggaran Rp14,55 miliar. Dari jumlah itu, ada bantuan hibah dari pusat sebesar Rp8,7 miliar.

Turunnya anggaran penanganan bencana juga dialami BPBD Nusa Tenggara Timur. Akibat pemangkasan dana alokasi umum (DAU), anggaran BPBD NTT pada 2017 turun menjadi Rp4,9 miliar.

Di Banjarnegara, Jawa Tengah, tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya tanah longsor. Pada 2014 silam, bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, menimbun 108 orang hanya dalam waktu 5 menit.

Meski begitu, anggaran kebencanaan yang dialokasikan dalam APBD 2017 cukup minim, hanya Rp500 juta.

Pemkab Purwakarta, Jabar, juga hanya mengalokasikan anggaran Rp500 juta untuk penanggulangan bencana yang masuk di pos Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

BPBD Kabupaten Karawang, Jabar, mengaku mendapat alokasi Rp4,6 miliar untuk tahun ini, sama dengan tahun lalu. Saat tanggap darurat bencana, mereka akan minta bantuan dari BPBD provinsi atau BNPB.

Sebaliknya, di Cianjur, Jabar, anggaran kebencanaan tahun ini justru naik sekitar 10% menjadi Rp1,2 miliar ketimbang tahun lalu, hanya Rp900 juta. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur Asep Suparman menganggap dana sebesar itu sudah cukup besar.

Anggaran tanggap bencana di Bangka Belitung tahun lalu mencapai Rp2 miliar dan masih dianggap minim. “Waktu bencana banjir besar melanda Pangkalpinang, kita tidak bisa berbuat banyak,” sebut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Tanwin.

Karena itu, DPRD dan pemerintah menyepakati kenaikan anggaran tanggap bencana dalam APBD 2017 hingga 400%, sekitar Rp10 miliar. Untuk BPBD, ada kenaikan menjadi Rp15,8 miliar. Selain anggaran dari APBD Provinsi, BPBD mendapatkan anggaran dari pusat, Rp100 miliar.

Kepala BPBD Riau Edwar Sanger menegaskan, pihaknya tidak terlalu mempersalahkan kecukupan anggaran. Pada 2016 lalu, BPBD Riau ditopang anggaran dari APBD Riau sebesar Rp12 miliar. Dua bencana tahunan yang kerap melanda Riau ialah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

“Betapa pun besar atau kecilnya anggaran, kalau tidak bekerja ya tidak ada hasilnya. Selain itu, untuk anggaran ini kami juga dibantu BNPB,” pungkasnya. (SY/RF/TS/LD/RZ/CS/DW/RK/BY/JS/BK/BB/FD/N-4)