Puluhan Ribu PNS belum Gajian

WIBOWO dan Rere, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Temanggung, Jateng, tidak dapat menyembunyikan rasa kecewa mereka karena hingga kemarin belum menerima gaji bulan ini.

“Saya dua kali mendatangi Kantor BPD untuk menanyakan gaji. Saya datang Rabu (4/1) disuruh balik Kamis (5/1). Kemarin saya datang, tetapi gaji bulan ini belum kunjung cair,” keluh Wibowo.

“Saya biasa menerima gaji di awal bulan, tetapi kini hingga 5 Januari belum bayaran. Tahun lalu, di awal 2016 juga telat,” Rere menambahkan.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Temanggung, Kristi Widodo, mengakui pembayaran gaji PNS memang terlambat. Akan tetapi, dia memastikan gaji PNS akan dibayarkan pekan ini. Setiap bulan, Pemkab Temanggung menggelontorkan dana Rp35 miliar lebih untuk membayar gaji 8.000 PNS dan tenaga ho­norer di wilayah tersebut.

Wibowo dan Rere hanya dua dari setidaknya 41 ribu lebih PNS di berbagai daerah di Indonesia yang hingga kemarin belum menerima gaji. Pemerintah kabupaten/kota rutin membayarkan gaji PNS setiap tanggal 2 setiap bulan. Namun, kali ini gaji terhambat oleh penyu­sunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang belum tuntas di sejumlah kabupaten dan kota.

Badan Kepegawaian Dae­rah Kabupaten Pangandaran, Jabar, Mukhlis, membenarkan sekitar 3.000 PNS di lingkung­an pemkab belum menerima gaji bulan ini karena terbitnya SOTK baru tersebut. “Banyak kepala dinas dimutasi. Pencairan gaji kan harus melalui bendahara yang juga dipindahtugaskan. Apa yang pertama dilakukan kini hanya mengepak barang pribadi dan membereskan surat.”

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Gunungkidul Putro Sapto Wah­yono sudah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar gaji PNS bisa dibayarkan Selasa (10/1). “OPD harus cepat mengurus, tetapi bisa saja mundur lagi.”

Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa merasa harus meminta maaf kepada seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jabar atas keterlambatan gaji mereka. “Karena kami terlambat membereskan urusan terkait SOTK baru.”

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menilai para PNS di lingkungan Pemprov Jabar tidak sepatutnya mengeluh. “PNS-PNS manja banget sih. Baru dua-tiga hari telat, enggak sampai 20 hari. Jangan khawatir, pasti dibayar.”

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memastikan per­ubahan SOTK tidak berdampak pada pembayaran gaji Januari. “Kami bayar tepat waktu dengan dana cadangan. Berbeda dengan pemprov yang terlambat membayar gaji bagi 30 ribu PNS.”

DAU tepat waktu
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjo­wiryono mengungkapkan pemenuhan gaji PNS di daerah sepenuhnya bergantung pada mekanisme pencairan APBD.

“Daerah seharusnya tidak terlambat membayar gaji PNS sebab penyaluran dana alokasi umum (DAU) dari pusat ke daerah sudah dilakukan tepat waktu,” ungkap Marwanto.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonyzar Moenek pun sependapat. “Begitu masuk 1 Januari, pejabat pengguna anggaran telah dilantik dan bisa menggunakan anggaran. Gaji PNS selalu diamanatkan untuk diamankan bersama anggaran telepon dan listrik.”

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, akan mendalam­i secepatnya sebab-musabab puluhan ribu PNS di sejumlah kabupaten dan kota di Nusantara belum menerima gaji pada bulan ini. (Put/Jay/AD/AU/BU/BY/CS/X-3)