Headline

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

Kalsel Revitalisasi Folder Alabio dan Sodetan Sungai Barito Atasi Banjir Banua Anam

Denny Susanto
12/2/2026 21:38
Kalsel Revitalisasi Folder Alabio dan Sodetan Sungai Barito Atasi Banjir Banua Anam
Banjir di wilayah Kalimantan Selatan.(MI/Denny Susanto)

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan tengah mengkaji pembangunan sodetan sungai dan revitalisasi Folder Alabio guna mengatasi bencana banjir tahunan yang melanda wilayah enam kabupaten bagian utara Kalsel (Banua Enam). 

Hal ini dikemukakan Gubernur Kalsel, Muhidin, Kamis (12/2), seusai kegiatan Rakor Percepatan Pembangunan Daerah di Banjarmasin. "Salah satu yang kita bahas dalam rapat bersama kepala daerah di Hulu Sungai Utara adalah pemecahan masalah bencana banjir tahunan. Kita sepakati untuk membangun atau membuat sodetan sungai dari wilayah Hulu Sungai Utara menuju Sungai Barito," kata Muhidin.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah dataran rendah dan menjadi pertemuan sungai-sungai besar yaitu Sungai Tabalong, Sungai Balangan dan Sungai Nagara yang setiap tahun dilanda banjir dan berlangsung lama. Hingga kini sebagian wilayah Hulu Sungai Utara masih dilanda banjir sejak akhir 2025 lalu. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Roni Eka Saputera mengatakan rencana pembangunan sodetan atau saluran sebagai pengalihan luapan sungai ke Sungai Barito. "Ini sedang dikaji. Sudah ada kesepakatan antara para kepala daerah yaitu Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Tapin bersama Provinsi untuk sharing dana," kata Roni.

REVITALISASI
Selain pembangunan sodetan sungai, pihaknya juga berencana merevitalisasi folder alabio peninggalan Belanda yang fungsinya sebagai pengatur/tata air sudah jauh menurun. "Jika ini terlaksana maka masalah banjir di enam kabupaten tersebut kita harapkan dapat terselesaikan. Sementara ancaman banjir di Kabupaten Banjar, Banjarmasin dan Barito Kuala kita harapkan mampu tertangani dengan pembangunan bendungan Riam Kiwa," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adi Lesmana mengakui wilayahnya yang didominasi lahan rawa menjadi daerah langganan banjir dan berlangsung lama. "Tentu saja penanganan banjir ini tidak bisa  hanya Kabupaten Hulu Sungai Utara tapi harus melibatkan kabupaten-kabupaten sekitar. Dalam rapat koordinasi pengendalian banjir kemarin sudah ada kesepakatan, salah satunya dengan pembuatan sodetan sungai. Namun kami terkendala dana sehingga tengah diupayakan dukungan dari pemda sekitar, provinsi dan pusat," ujarnya.

Seperti diketahui banjir besar kembali melanda wilayah Kalsel pada akhir Desember 2025 dan dibeberapa lokasi banjir masih berlangsung hingga saat ini. Banjir ditandai dengan terjadinya banjir bandang di wilayah hulu Kabupaten Balangan, yang kemudian berdampak luas ke daerah hilir. Tercatat terdapat delapan kabupaten yang wilayahnya terdampak banjir, meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, dan Tanah Laut, dengan jumlah warga terdampak banjir diperkirakan hampir 300 ribu jiwa. (E-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
  • Kalsel Bangun Stadion Bertaraf Internasional

    08/12/2025 21:31

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan membangun stadion olahraga bertaraf internasional sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan prestasi olahraga daerah tersebut.

  • Kalsel Perkuat Logistik Lumbung Sosial

    04/12/2025 21:43

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat logistik lumbung sosial dan kampung siaga bencana.  

  • Dinas ESDM Kalsel Gelar EBT Award 2025

    18/11/2025 22:04

    Sebagai komitmen dan dukungan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar EBT Award 2025.  

  • Kalsel Evaluasi Program Penurunan Stunting

    12/8/2025 16:21

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi kinerja pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting (tengkes) di wilayah tersebut.