Pemprov NTT Tambah Tiga OPD

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur menambah tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru mulai 1 Januari lalu. Ketiga OPD itu ialah dinas perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, dinas kebudayaan, dan dinas perdagangan.

Penambahan OPD itu sesuai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kepala Biro Organisasi Setda NTT Fredy Kapitan mengatakan dinas kebudayaan merupakan pecahan dari dinas pendidikan dan kebudayaan yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian dinas perindustrian dan perdagangan juga dipisah menjadi dua dinas.

Untuk dinas pekerjaan umum berubah nama menjadi dinas PU dan penataan ruang. “Jika di kabupaten dan kota ada pengurangan jabatan antara 200 dan 300 orang, di provinsi malah terjadi penambahan jabatan,” kata dia.

Fredy mengatakan Pemprov NTT juga akan mendapat tambahan 103 pejabat baru. Para pejabat tersebut selain berasal dari dinas baru, juga dari dinas yang dialihkan kewenangannya dari kabupaten dan kota ke provinsi.

Demikian juga di Kota Sukabumi, Jawa Barat, tiga OPD naik status. Pemkot Sukabumi sudah melaksanakan uji kepatuhan dan kepatutan terhadap pejabat eselon II yang
nantinya akan mengisi OPD baru tersebut.

“Kita laksanakan lelang jabatan bagi pejabat eselon III yang nanti akan diangkat menjadi pejabat eselon II mengisi jabatan di tiap OPD baru itu,” terang Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hanafie Zain, kemarin.

Berdasarkan hasil verifi kasi, ketiga OPD yang naik status itu ialah kantor komunikasi dan informatika menjadi dinas komunikasi dan informatika, kantor perpustakaan dan arsip daerah menjadi dinas perpustakaan dan kearsipan, serta kantor satpol PP menjadi dinas satpol PP.

Dari Banyumas, Jawa Tengah, dua jabatan di lingkup pemkab setempat yakni kepala dinas kesehatan dan sekretaris dewan (sekwan) hingga kini masih kosong. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banyumas Achmad Supartono mengatakan kedua jabatan itu nantinya akan diisi pelaksana tugas.

“Untuk sekwan nantinya akan diusulkan DPRD Banyumas, sedangkan untuk jabatan kepala dinkes, pemkab masih menunggu surat pemberhentian dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sementara ini kepala dinkes juga dijabat plt karena pejabat lama tersangkut kasus korupsi,” kata Supartono.

Masih terkait dengan aparatur negara, Pemkab Lamongan, Jawa Timur, mengosongkan 11 formasi jabatan. Menurut rencana, ke-11 formasi itu akan diisi dengan lelang
jabatan pada Januari ini. (PO/LD/YK/BB/N-3)