Headline

Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.

Zulkifli Hasan Tegaskan Pemerintah Dukung Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Batang

Supardji Rasban
30/1/2026 22:13
Zulkifli Hasan Tegaskan Pemerintah Dukung Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Batang
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri Penandatanganan MoU Pembentukan Ekosistem UMKM.(MI/Supardji Rasban)

PEMERINTAH pusat menyatakan komitmennya mendukung pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari strategi besar mewujudkan swasembada protein nasional sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri Penandatanganan MoU Pembentukan Ekosistem UMKM di Pendopo Kabupaten Batang, Jumat (30/1/2026).

Dukungan berwujud komitmen itu muncul setelah Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, secara langsung menitipkan harapan agar pemerintah pusat membantu pengembangan pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur kunci sektor kelautan Batang.

Faiz memaparkan capaian ekonomi Batang yang melampaui rata-rata nasional. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tercatat mencapai 8,05%. "Insya Allah ini bisa kami laporkan kepada Bapak Presiden. Kalau target nasional 8%, di Batang sudah achieve," ujar Faiz.

Faiz menuturkan capaian tersebut tidak lepas dari strategi link and match lintas sektor, mulai dari pertanian, peternakan, hingga ritel modern. Pemkab Batang mendorong kolaborasi langsung antara peternak ayam, petani buah, dan jaringan ritel seperti Indomaret agar hasil produksi lokal terserap pasar secara berkelanjutan.

"Infrastruktur perikanan penting agar potensi pesisir Batang dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional," kata Faiz.

SIAP MEMBANTU
Menanggapi keinginan bupati terkait dukungan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Batang, Menko Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, menyambut baik usulan tersebut dan pihaknya akan berusaha membantu. "Tadi yang pelabuhan Pak, nanti kasih proposalnya ke saya. Saya janji saya bantu Kabupaten Batang," ujar Zulhas memotong sambutan bupati.

Zulhas menjelaskan, setelah Indonesia berhasil menjaga surplus karbohidrat seperti beras dan jagung, tantangan berikutnya adalah pemenuhan protein, khususnya protein ikan. "Tahun ini kita masih kurang protein ikan. Jangan sampai kita impor lagi," tegasnya.

Ia mengungkapkan, di Jawa Tengah pemerintah menyiapkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2026 serta pengembangan 20 ribu hektare tambak ikan untuk memperkuat pasokan protein nasional.

Zulkifli juga memaparkan besarnya dampak ekonomi dari program pangan nasional. Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saja, pemerintah menyiapkan kebutuhan pangan bagi 82,9 juta penerima manfaat setiap hari.

“Bayangkan, kalau satu anak perlu satu telur sehari, berarti kita butuh 82,9 juta butir telur per hari. Kalau sayur dan buah, jumlahnya sama. Dampak ekonominya luar biasa bagi petani dan peternak,” ujar Zulhas.

PERAN STRATEGIS KOPDES
Zulhas menekankan peran strategis Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai tulang punggung Gerakan Ekonomi Rakyat yang digagas Presiden. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu Kopdes dan koperasi kelurahan di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 30 ribu unit ditargetkan mulai beroperasi.

"Kopdes ini nanti jadi tempat menampung hasil UMKM dan pertanian. Gabah, jagung, ikan, telur, ayam, sayur, buah, semuanya ditampung di sana," ucap Zulhas.

Kopdes dirancang memiliki luas hingga 1.000 meter persegi sehingga lebih besar dari banyak ritel modern dan dilengkapi armada distribusi seperti truk, pikap, hingga bentor. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai agen sembako, gas melon, pupuk, hingga menjadi saluran distribusi bantuan pemerintah.

Menurut Zulhas Kopdes akan menjadi infrastruktur negara dalam menyalurkan bantuan pangan, bantuan tunai, hingga sarana pertanian, sekaligus memperkuat ekonomi berbasis keadilan dan kebersamaan. "Inilah yang disebut Presiden sebagai Ekonomi Pancasila. Kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, sesuai Pasal 33 UUD 1945," urainya.

Zulhas juga menyoroti pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda ekonomi rakyat. "Tanpa dukungan Ansor dan NU, gerakan ini tidak mungkin sukses. Kalau NU tidak maju, Indonesia tidak maju," pungkasnya. (E-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya