Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengintensifkan pemantauan wilayah rawan banjir di musim hujan ekstrem saat ini.
Sementara, sebanyak 16 wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten rawan banjir jika terjadi hujan dengan intenasitas tinggi. Banjir akibat luapan sungai dan drainase terutama merendam kawasan permukiman. Namun, Klaten hingga kini masih aman dari ancaman banjir.
Anggota Tim Pusdalops PB BPBD Klaten, Indrianto, mengatakan wilayah rawan banjir di musim hujan, antara lain di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Cawas, Bayat, Trucuk, Ceper, Pedan, Delanggu, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, dan Klaten Tengah.
Banjir di Kabupaten Klaten pada musim hujan akibat luapan sungai dan drainase. Hal ini terjadi karena aliran air sungai tidak lancar, terutama jika tinggi muka air (TMA) Bengawan Solo tinggi. Sehingga, banjir meluap ke daerah aliran sungai.
“Alhamdulillah, banjir Sungai Dengkeng yang bermuara di Bengawan Solo berkurang musim hujan ini. Karena, sungai sudah dinormalisasi dan dikeruk oleh BBWS Bengawan Solo,” kata Indrianto saat ditemui di Pusdalops PB BPBD Klaten, Selasa (27/1).
Untuk antisipasi dan pencegahan banjir di musim hujan, langkah dan upaya yang mesti dilakukan adalah normalisasi sungai dan drainase. Tercatat ada 80 sungai yang meliputi klasifikasi induk, I, II, dan III di wilayah Kabupaten Klaten.
"Jadi, untuk mencegah banjir sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan perlu dinormalisasi. Termasuk perbaikan dan pembersihan drainase yang dipenuhi sampah hingga menyebabkan banjir di kawasan permukiman,” ujarnya. (E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved