Headline

Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.

DPRD Tasikmalaya Dukung Pilkada Dipilih DPRD di Tengah Efisiensi Anggaran

Kristiadi
19/1/2026 08:34
DPRD Tasikmalaya Dukung Pilkada Dipilih DPRD di Tengah Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ami Fahmi.(MI/Kristiadi)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh DPRD di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan masih tingginya angka korupsi di sejumlah daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ami Fahmi mengatakan, mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai lebih efektif dan dapat menekan biaya politik yang selama ini dinilai cukup besar.

“Kami setuju Pilkada dipilih oleh DPRD karena anggota dewan merupakan representasi suara rakyat. Ini bisa menjadi terobosan di tengah efisiensi anggaran dan upaya menekan penyalahgunaan wewenang yang berujung korupsi,” kata Ami Fahmi, Minggu (18/1).

Menurut Ami, pelaksanaan Pilkada langsung sebelumnya membutuhkan anggaran besar, terutama untuk penyelenggaraan pemilu. Dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD, biaya tersebut dapat ditekan, meski pelaksanaannya masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat.

“Pelaksanaannya belum final, apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup. Namun, ini merupakan kewenangan pusat dan daerah akan mengikuti aturan yang ditetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sejalan dengan prinsip perwakilan rakyat sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan juga menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Ia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan lebih efisien dibandingkan Pilkada langsung.

“Kami sangat setuju Pilkada dipilih DPRD karena lebih efektif, terutama di tengah efisiensi anggaran. Pilkada langsung sebelumnya menghabiskan biaya cukup besar,” kata Viman.

Meski demikian, Viman menegaskan pihaknya akan tetap menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan Pilkada tersebut. “Kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk apakah pemilihan dilakukan secara terbuka atau tertutup,” pungkasnya. (E-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya