Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Pemkab Pati Hibahkan 5,2 Hektare Tanah kepada Perum Bulog

PEMERINTAH Kabupaten Pati secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) hibah tanah seluas 5,2 hektare kepada Perum Bulog. Hibah itu sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat dalam pembangunan 100 lokasi infrastruktur Pascapanen di seluruh wilayah Indonesia. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Prof. Sudarsono Hardjosoekarto, dan Bupati Pati, Sudewo, bertempat di Pendopo Kabupaten Pati.

Hibah tanah tersebut mencakup dua lokasi strategis, yakni lahan seluas 2 hektare di Desa Kayen dan 3,2 hektare di Desa Margoyoso. Kedua lokasi berada di kawasan sentra produksi padi terbesar di Jawa Tengah, sehingga dinilai sangat ideal untuk pengembangan infrastruktur logistik pangan nasional.

Bupati Pati menyampaikan bahwa hibah tanah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional penguatan ketahanan pangan.

Baca juga : Swatantra Pangan Nusantara Gandeng Bulog Inisiasi Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah

“Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen menyediakan lahan strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur pangan yang dibutuhkan bangsa,” ujarnya.

Program hibah tanah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam percepatan pembangunan 100 lokasi infrastruktur pascapanen yang ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2026. Program ini merupakan arahan langsung Presiden untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional serta meningkatkan daya serap hasil panen petani.

Fasilitas pascapanen yang direncanakan akan dibangun meliputi gudang penyimpanan, sentra penggilingan padi, gudang penyimpanan beras dan jagung, serta pabrik tepung berbasis beras dan jagung. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil panen dari hulu hingga hilir sekaligus menekan kehilangan hasil pascapanen (post-harvest losses).

Baca juga : Pupuk Indonesia dan Bulog Pegang Peran Vital Wujudkan Swasembada Pangan

Perum Bulog menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak semata berfokus pada pembangunan fisik, melainkan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Infrastruktur yang dibangun akan dilengkapi dengan teknologi modern seperti dryer, rice milling unit (RMU), silo, serta sistem penyimpanan berstandar mutakhir yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Program ini didanai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan produksi beras nasional yang diproyeksikan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Perum Bulog meyakini kehadiran infrastruktur ini akan memperkuat rantai pasok logistik pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen. Hal ini menjadi krusial mengingat Indonesia telah mencapai swasembada beras, namun tetap memerlukan sistem penyimpanan dan distribusi yang andal untuk menjamin ketersediaan sepanjang tahun.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan bahwa kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Pati merupakan model kolaborasi pusat dan daerah yang diharapkan dapat direplikasi di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

“Kolaborasi ini memperkuat sinergi pusat dan daerah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Penandatanganan MoU ini menjadi momentum penting dalam implementasi strategi nasional penguatan infrastruktur pangan. Ke depan, Perum Bulog bersama pemerintah daerah akan segera memulai tahapan perencanaan teknis agar pembangunan fasilitas dapat berjalan sesuai target nasional dan segera memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat.(HT).