Politisi NasDem Sragen Prihatin Layanan BP3MI di Sragen Amburadul, Minta Dievaluasi Total

KINERJA petugas Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)  di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sragen dinilai sangat amburadul, dan sangat mengganggu proses administrasi calon pekerja migran Indonesia. Politisi lokal NasDem mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh.

"Semaunya sendiri dan abaikan nasib calon pekerja migran. Ketika diingatkan justru menantang. Ini nggak benar, mereka pelayan rakyat, makan gaji dari rupiah rakyat, tapi pelayanan sangat buruk," tegas legislator yang juga Ketua NasDem Sragen, Tono kepada wartawan, Senin sore (22/12/2025) di Sragen.

Menurut dia, petugas pelayanan dari instansi pusat yang bertempat di Mall Pelayanan Publik sangat jauh dari profesional dan sangat merugikan warga yang hendak menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Baca juga : Sragen Bertekat Pertahankan Posisi Dua Besar Lumbung Pangan Jateng

Hasil pantauan dia, bahwa terjadi berbagai pelanggaran disiplin, dari mulai jam kerja, tutup layanan sebelum waktunya dan tidak datang tanpa pemberitahuan. "Setidaknya tiga kali kami amati mulai November hingga terakhir 5 Desember lalu, kinerja sangat buruk," imbuh dia.

Yang menjengkelkan misalnya, layanan ditutup pada jam kerja dengan alasan petugas sedang keluar mencari makan dan menjemput anak sekolah. Lainnya tidak masuk tanpa koordinasi dengan bagian pengelola MPP Sragen, dan terakhir membatasi kuota sepihak.

"Soal kuota sepihak itu, petugas membatasi layanan hanya untuk 12 orang dan menutup loket pada pukul 14.00 WIB dengan alasan adanya kegiatan luar. Padahal, jam operasional resmi seharusnya berlangsung hingga pukul 16.00. Ini kan sangat menganggu ptosea administrasi," sambung Tono.

Ketika anggota DPRD dari unsur Partai NasDem ini mencoba mengingatkan, petugas BP3MI itu menantang akan menutup pelayanan di MPP Sragen, jika tidak setuju dengan cara layanan yang diberikan. "Mereka arogan padahal gaji mereka juga dari rakyat. Ketidakprofesionalan pelayanan ini berdampak fatal.  Keterlambatan pengurusan dokumen E-ID berisiko bagi calon pekerja migran indonesia, karena bisa kehilangan kesempatan kerja, mengingat tenggat waktu ketat untuk pengurusan visa dan tiket keberangkatan yang telah diterbitkan perusahaan luar negeri," tandas Tono.

Karena itu, sekali lagi pihak legislatif mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BP3MI di MPP Sragen, agar pelayanan dipulihkan.

Para calon pekerja migran Indonesia berharap pimpinan  BP3MI Jawa Tengah di Semarang segera mengambil tindakan tegas agar warga Sragen tidak lagi disepelekan dalam mendapatkan hak pelayanan publik. (H-1)

Anggota DPRD Sragen yang juga ketua NasDem, Tono mendesak layanan BP3MI Jateng di Sragen dievaluasi total. MI/Widjajadi