KPU Klaten Gelar FGD Analisis Surat Suara tidak Sah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan focus group discussion (FGD) analisis penyebab tingginya surat suara tidak sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.

Kegiatan FGD yang digelar di aula KPU Kabupaten Klaten, Selasa (9/12), menghadirkan narasumber Arif Fatkhurroman (Bawaslu), Haryanto (DPRD), Agus Riewanto (UNS), dan Sugeng Haryanto (Badan Kesbangpol Klaten).

Kepala KPU Kabupaten Klaten, Primus Supriono, pada pembukaan FGD mengungkapkan surat suara tidak sah pada pemilihan kepala darah (pilkada) 2024 cukup tinggi,  yaitu 43.655 suara (5,5%) dari 794.392 pengguna hak piih.

Baca juga : KPU Klaten Tetapkan Paslon Terpilih Hamenang-Benny

“Tingginya surat suara tidak sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun lalu itu, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih masih rendah. Ini juga menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi kita,” katanya.

 Menurut Primus, daftar pemilih tetap (DPT) ada 973.342 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 794.392 orang (81,64%), serta surat suara tidak sah 43.655 (5,5%). Kondisi ini ke depan yang perlu kita cermati.

Surat suara 43.655 orang tidak sah, di antaranya tiga calon dicoblos semua 71,41%, tidak dicoblos sama sekali 18,24%, lebih dari tanda coblos 4%, coblos di luar kotak 3,22%,  disundut rokok 0,5%, dan ditempel stiker 1,52%.

“Penyelenggaraan FGD hari ini adalah untuk mencari solusi agar surat suara tidak sah dapat diminimalkan. Sehingga, kualitas demokrasi meningkat dengan jumlah surat suara rusak dikurangi,” ujar Ketua KPU Primus Supriono.

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurroman, mengatakan faktor tingginya surat suara tidak sah pada pilkada 2024, antara lain bentuk protes, kurang pendampingan, atau tidak kenal calon dan sosialisasi penyelenggara kurang.

“Faktor penyebab tingginya surat suara rusak atau tidak sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024 menurunkan kualitas demokrasi. Karena itu, sosialisasi kepada pemilih ke depan  perlu lebih diintensifkan,” imbuhnya.

Di bagian lain, Agus Riewanto, Akademisi UNS, mengungkapkan faktor teknis yang mempengaruhi tingginya surat suara tidak sah, antara lain desain surat suara rumit atau tidak ramah pemilih, sehingga perlu disederhanakan.

Selain itu, rendahnya literasi politik dan pemahaman pemilih, kelelahan atau kejenuhan pemilih, serta protes politik. Karena itu, perlu evaluasi sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Klaten.

“Nah, strategi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu/pilkada Kabupaten Klaten tahun 2029, adalah desain surat suara yang ramah pemilih, serta sosialisasi berbasis komunitas,” ujar Guru Besar UNS Surakarta tersebut.

Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Klaten, Sugeng Haryanto, menyampaikan bahwa pemilu/pilkada 2024 telah berlangsung aman, kondusif, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Namun, surat suara tidak sah masih tinggi.

“Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemilu/pilkada di Kabupaten Klaten, adalah intensitas dan jangkauan sosialisasi, kualitas materi dan metode penyampaian, serta tingkat literasi pemilih,” ujarnya. (E-2)