Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Aceh Utara Ismail A Jalil curhat ke Presiden Prabowo bahwa belum ada pejabat dari pemerintah pusat yang datang ke wilayahnya setelah bencana banjir melanda. Ia menyebut banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan dan jenazah korban banjir perlu dievakuasi.
"Rakyat saya kelaparan, jenazah rakyat saya belum diambil," ucap dia seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/12).
Ia menyayangkan ada pejabat yang menyebut bahwa banjir di Sumatra tidak parah. Padahal, banyak korban tewas dan belum ditemukan. Pada Rabu (3/12) siang, tercatat ada 121 orang tewas di Aceh Utara, sedangkan 109 dilaporkan hilang.
"Apakah pejabat pusat tidak tahu, lalu ada pejabat pusat yang menyatakan banjir tidak parah," kata dia.
Ia mengatakan bahwa bantuan kebutuhan pokok sangat diharapkan. Sebab, banyak wilayah yang aksesnya terputus dan rakyat kelaparan.
"Jangan biarkan rakyat kami mati kelaparan," ucapnya lirih.
Ismail juga menyebut daerahnya hanya mempunyai sedikit dana yang dapat digunakan untuk penanganan bencana. Dana itu, ujar dia, telah habis untuk penyaluran bantuan.
"Rakyat saya tinggal baju di badan. Mereka kehilangan rumah, harta dan benda," ungkapnya.
Ia pun meminta bantuan agar ada helikopter yang bisa membawa bantuan ke wilayahnya seperti Langkahan. Namun, distribusi logistik yang akan diberikan belum juga didapat. (H-4)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuanĀ memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.
Menurut Abraham, pertemuan tersebut berjalan santai dan penuh dialog. Presiden Prabowo, kata dia, kerap menyelingi diskusi serius dengan candaan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved