Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Aceh Utara Ismail A Jalil curhat ke Presiden Prabowo bahwa belum ada pejabat dari pemerintah pusat yang datang ke wilayahnya setelah bencana banjir melanda. Ia menyebut banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan dan jenazah korban banjir perlu dievakuasi.
"Rakyat saya kelaparan, jenazah rakyat saya belum diambil," ucap dia seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/12).
Ia menyayangkan ada pejabat yang menyebut bahwa banjir di Sumatra tidak parah. Padahal, banyak korban tewas dan belum ditemukan. Pada Rabu (3/12) siang, tercatat ada 121 orang tewas di Aceh Utara, sedangkan 109 dilaporkan hilang.
"Apakah pejabat pusat tidak tahu, lalu ada pejabat pusat yang menyatakan banjir tidak parah," kata dia.
Ia mengatakan bahwa bantuan kebutuhan pokok sangat diharapkan. Sebab, banyak wilayah yang aksesnya terputus dan rakyat kelaparan.
"Jangan biarkan rakyat kami mati kelaparan," ucapnya lirih.
Ismail juga menyebut daerahnya hanya mempunyai sedikit dana yang dapat digunakan untuk penanganan bencana. Dana itu, ujar dia, telah habis untuk penyaluran bantuan.
"Rakyat saya tinggal baju di badan. Mereka kehilangan rumah, harta dan benda," ungkapnya.
Ia pun meminta bantuan agar ada helikopter yang bisa membawa bantuan ke wilayahnya seperti Langkahan. Namun, distribusi logistik yang akan diberikan belum juga didapat. (H-4)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Sejak awal Presiden Prabowo memberikan penekanan agar pembangunan fasilitas inti pemerintahan di IKN dipercepat. Fokus utama diarahkan pada pembangunan gedung.
Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. Menurut Prasetyo, koreksi itu bersifat perbaikan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Inisiatif pemerintah melalui Sekolah Rakyat ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dunia usaha dan praktisi pengembangan sumber daya manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved